Kontroversi Layanan Transportasi Berbasis Online: Persaingan Bisnis Atau Masalah Legalitas?

Kontroversi Layanan Transportasi Berbasis Online: Persaingan Bisnis Atau Masalah Legalitas?

Akhir-akhir ini sedang marak diberitakan mengenai penutupan aplikasi transportasi berbasis  online. Menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, salah satu pakar business management sekaligus pengamat e-business dari Binus University, Sevenpri Candra  memberikan sedikit ulasan mengenai masa depan transportasi berbasis aplikasi online.

Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali jasa aplikasi online yang dapat membantu masyarakat dari bidang jasa, seperti mencari transportasi kendaraan umum, memesan makanan, membersihkan rumah, bahkan memesan mobil box.

“Banyaknya aplikasi pemesanan transportasi yang sekarang digunakan oleh konsumen dikarenakan konsumen mencari harga yang lebih kompetitif dengan penggunaan yang mudah. Maka munculah aplikasi-aplikasi yang menawarkan layanan lebih praktis dan fleksibel untuk digunakan,” terang Sevenpri yang merupakan Head of Program Management Dual Degree Binus University ini melalui siaran pers, Selasa (15/3/2016).  

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan perkembangan teknologi bisnis online berbasis aplikasi ini juga tak terhindar dari kontroversi yang muncul dari beberapa pihak. Banyak beberapa pihak transportasi umum yang merasa dirugikan dengan munculnya bisnis online berbasi aplikasi ini, karena menurut mereka, pendapatan mereka menurun semenjak aplikasi-aplikasi tersebut muncul di pasaran.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut ingin aplikasi tersebut dicabut izin atau memblokir yang belakangan marak digunakan oleh masyarakat, khusunya masyarakat Jakarta. Contohnya kemarin pada tanggal 14 Maret 2016, beberapa masyarakat yang merasa dirugikan, seperti sopir-sopir kendaraan umum, berdemo di depan gedung Balai Kota Jakarta dan menyatakan bahwa bisnis online berbasis aplikasi harus dicabut ijinnya atau di blokir sehingga tidak bisa digunakan lagi.

“Jika kita melihat apa yang mengacu pada kejadian sekarang, hal yang dipermasalahkan adalah legalitas, bukan kepada bisnis yang dijalaninya. Secara undang-undang kita harus hormati, apakah perusahaan berbasis aplikasi tersebut sudah memenuhi semua perizinan dan undang-undang? Mungkin dengan kejadian ini, pemerintah perlu memproses perusahaan berbasis aplikasi untuk memenuhi kriteria legalitas sebagai perusahaan transportasi berbasis aplikasi,” tegas Sevenpri.

Bagaimanapun juga menurut Sevenpri, bisnis berbasis online ini sangat besar peranannya bagi masyarakat, karena selain mampu memberikan layanan yang diharapkan konsumen, bisnis ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Solusi bisnis transportasi berbasis online bukanklah pemblokiran, melainkan harus dilindungi undang- undang, dari cara transaksi pembayaran, pajak, dan legalitas di dalamnya.

“Jadi hal ini harus diatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jika nanti  undang-undang dan legalitasnya sudah dipenuhi, tidak ada alasan untuk di blokir atau dicabut, karena sudah menjadi perusahaan yang resmi dilindungi oleh undang-undang,” tutupnya.

(KV/KV)