Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (14/09/2026).MAKASSAR INFO -- Bagi pengemudi ojek online, sepeda motor bukan sekadar kendaraan. Kendaraan itu menjadi sarana utama untuk menerima pesanan, mengantar penumpang, sekaligus mendapatkan penghasilan setiap hari.Karena itu, rencana penerapan kebijakan ganjil-genap dalam pembelian BBM bersubsidi dinilai perlu memperhitungkan karakteristik pekerjaan pengemudi ojol.Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengusulkan agar pengemudi ojol mendapat relaksasi atau perlakuan khusus ketika membeli BBM bersubsidi di SPBU.Usulan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin.Ojol Dianggap Memiliki Kebutuhan Mobilitas BerbedaMunafri mengatakan aktivitas pengemudi ojol berbeda dengan pengguna sepeda motor untuk keperluan pribadi.Pengemudi harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menjalankan layanan pengantaran maupun membawa penumpang. Aktivitas tersebut berlangsung setiap hari dan berkaitan langsung dengan pendapatan mereka.“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi dalam memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Munafri.Menurut dia, pembatasan berdasarkan nomor pelat kendaraan perlu mempertimbangkan kondisi pengemudi yang menggunakan sepeda motor sebagai alat mencari nafkah.Jika aturan diterapkan tanpa mekanisme pengecualian, pengemudi ojol berpotensi menghadapi keterbatasan ketika membutuhkan BBM untuk menjalankan pekerjaannya.Identitas Khusus Diusulkan untuk Mencegah Salah SasaranRelaksasi, menurut Munafri, tidak cukup hanya dengan memberikan pengecualian. Harus ada mekanisme yang memungkinkan petugas SPBU mengenali kendaraan yang memang berhak mendapat perlakuan khusus.Salah satu opsi yang diajukan adalah pemberian tanda atau identitas khusus bagi kendaraan ojol.“Jika perlu, pengemudi ojol mesti diberikan tanda khusus sehingga petugas di lapangan dapat membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi,” kata dia.Mekanisme tersebut dinilai penting agar pengecualian tidak justru membuka ruang bagi kendaraan lain untuk ikut memanfaatkan kebijakan.Munafri meminta petunjuk pelaksanaan dibuat secara jelas, termasuk mengenai cara identifikasi kendaraan dan pengemudi yang memperoleh relaksasi.“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuhnya.Antrean BBM Juga Menjadi PersoalanUsulan tersebut muncul ketika pengemudi ojol juga menghadapi persoalan lain dalam mendapatkan BBM bersubsidi, yakni antrean di sejumlah SPBU.Bagi pengemudi yang pendapatannya bergantung pada jumlah perjalanan dan pesanan, waktu yang dihabiskan untuk mengantre dapat mengurangi waktu mereka berada di jalan.Karena itu, Munafri meminta persoalan kebijakan ganjil-genap tidak dilihat secara terpisah dari ketersediaan BBM di lapangan.Ia mendorong Pertamina memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia di SPBU sehingga pengemudi ojol tidak menghadapi hambatan berlapis dalam menjalankan aktivitasnya.Usulan Masih Perlu DibahasMunafri juga mendorong koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pengelola SPBU, dan satuan tugas terkait apabila kebijakan khusus bagi ojol akan diterapkan.Koordinasi tersebut diperlukan agar petugas memiliki pedoman yang sama saat melakukan verifikasi dan pengawasan di SPBU.Untuk saat ini, relaksasi bagi pengemudi ojol masih berupa usulan dari Pemerintah Kota Makassar. Penerapannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan penyaluran BBM bersubsidi.Yang menjadi persoalan berikutnya bukan hanya apakah ojol akan mendapat pengecualian, tetapi bagaimana mekanismenya dibuat cukup jelas untuk melindungi mobilitas pengemudi tanpa mengurangi pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Petugas BPBD Makassar saat membagikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan ekstrem saat muslim kemarau berkepanjangan melanda di Makassar, Kamis (10/9/2026).MAKASSAR INFO -- Kekeringan di Makassar membuat kebutuhan air bersih warga terus berubah dari waktu ke waktu. Pemerintah Kota Makassar pun memperluas distribusi air dengan menyesuaikan titik-titik yang membutuhkan bantuan.Hingga Selasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah menyalurkan 3.043.800 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air.Distribusi tersebut telah menjangkau 310 titik. Untuk menjalankan operasi itu, BPBD mengerahkan 25 kendaraan operasional dengan total 705 ritase perjalanan distribusi.Kepala Pelaksana BPBD Makassar Fadli Tahar mengatakan penanganan kekeringan tidak dapat hanya mengacu pada pemetaan kebutuhan pada awal kejadian."Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan data awal. Ketika kebutuhan di lapangan bertambah, maka respons pemerintah juga harus ikut bergerak," kata Fadli di Makassar, Selasa.Distribusi Mengikuti Kebutuhan WargaMenurut Fadli, jumlah titik distribusi menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan air bersih dapat berkembang selama kondisi kekeringan berlangsung.Karena itu, BPBD terus menerima informasi dari lapangan dan menyesuaikan distribusi berdasarkan kebutuhan masyarakat."Operasi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan di lokasi yang telah teridentifikasi sejak awal, tetapi terus diperluas mengikuti hasil pemantauan dan laporan kebutuhan masyarakat," ujarnya.Pendekatan tersebut membuat distribusi tidak bersifat tetap. Lokasi yang membutuhkan air dapat bertambah atau berubah sesuai kondisi sumber air dan kebutuhan warga.Air untuk Kebutuhan Sehari-hariDistribusi air bersih dalam situasi tanggap darurat tidak hanya berkaitan dengan pengiriman air ke permukiman terdampak.Air yang diterima warga digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga aktivitas sehari-hari."Setiap liter air yang kita distribusikan memiliki arti bagi masyarakat. Ada kebutuhan rumah tangga, anak-anak, lansia dan aktivitas sehari-hari yang harus tetap berjalan," kata Fadli.Karena itu, pengelolaan distribusi menjadi bagian penting dalam operasi penanganan kekeringan.BPBD mengatur pergerakan kendaraan agar armada yang tersedia dapat melayani sebanyak mungkin wilayah. Pengaturan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan titik kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki.Tantangan Ada pada JangkauanDengan 25 kendaraan yang telah melakukan 705 perjalanan, distribusi air bersih berlangsung sebagai operasi yang harus terus disesuaikan dengan kondisi lapangan.Bertambahnya titik layanan berarti pemerintah harus mengatur kembali rute, armada, dan prioritas distribusi agar bantuan tidak hanya terkonsentrasi di lokasi tertentu.Fadli menegaskan bahwa respons terhadap kekeringan harus mengikuti kondisi aktual masyarakat.Artinya, distribusi air bukan pekerjaan yang selesai ketika satu wilayah telah menerima bantuan. Selama kebutuhan masih muncul di wilayah lain, BPBD harus kembali menggeser sumber daya yang tersedia.Sejauh ini, lebih dari tiga juta liter air telah disalurkan ke ratusan titik di Makassar. Namun, ukuran keberhasilan penanganan kekeringan bukan semata jumlah air yang sudah dikirim, melainkan seberapa cepat distribusi dapat mengikuti kebutuhan warga selama sumber air belum kembali mencukupi.
Gas Melon Mulai Langka di Makassar, Appi Desak Pertamina Investigasi Total PangkalanMAKASSAR INFO -- Keluhan warga soal sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram bersubsidi membuat Pemerintah Kota Makassar meminta Pertamina tidak hanya menambah pasokan, tetapi juga memeriksa jalur distribusinya.Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena mendapat subsidi, distribusinya harus dipastikan sampai kepada warga yang memang berhak."Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Jadi, kita berharap pihak Pertamina memastikan ketersediaan," ujar Munafri di Makassar, Senin.Menurutnya, persoalan LPG bersubsidi tidak akan selesai hanya dengan menambah kuota. Jalur distribusi hingga pangkalan resmi juga perlu diawasi agar pasokan yang tersedia tidak mengalami persoalan ketika sampai ke konsumen.Pertamina Diminta Periksa PangkalanMunafri secara khusus meminta Pertamina melakukan investigasi terhadap pangkalan-pangkalan resmi yang menyalurkan LPG 3 kg.Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan LPG bersubsidi diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi dan dijual sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)."Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah ada aturan yang diatur, digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak," ujarnya.Munafri menilai pengawasan di tingkat pangkalan menjadi bagian penting karena LPG 3 kg mengandung unsur subsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu."Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka," katanya.Dengan demikian, pemerintah kota ingin persoalan LPG dilihat dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan pasokan sampai LPG diterima konsumen.Dibahas Bersama Pemprov dan PertaminaPersoalan LPG 3 kg juga telah dibicarakan Munafri bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan Pertamina dalam pembahasan mengenai kebutuhan energi masyarakat.Pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut LPG, tetapi juga persoalan antrean dan ketersediaan BBM yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah.Munafri mengatakan penanganan kebutuhan energi membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak yang bertanggung jawab atas distribusi.Bagi masyarakat, penambahan pasokan menjadi penting. Namun, ketersediaan di tingkat distribusi juga harus diikuti pengawasan agar LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak.Pemkot Makassar pun akan terus mendorong pemenuhan kebutuhan energi dasar masyarakat, sembari meminta tata kelola distribusi diperbaiki dari pasokan hingga penjualan di pangkalan.
Munafri ArifuddinMAKASSAR INFO -- Pemerintah Kota Makassar memperkuat distribusi air bersih kepada warga yang terdampak kemarau panjang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menginstruksikan jajaran OPD terkait dan Perusda, termasuk PDAM, untuk menyalurkan bantuan air bersih secara rutin setiap hari ke wilayah yang mengalami kekeringan.Hingga saat ini, distribusi air bersih tanggap darurat yang dilakukan Pemkot Makassar telah menjangkau seluruh kecamatan dan sejumlah kelurahan terdampak. Berdasarkan data BPBD Makassar, sebanyak 49 rit distribusi telah dilakukan dengan penerima manfaat mencapai 3.802 kepala keluarga (KK) atau 12.939 jiwa.Appi mengatakan penanganan krisis air bersih dilakukan karena cuaca ekstrem dan kemarau panjang membuat ketersediaan air menjadi persoalan serius bagi masyarakat."Langkah-langkah strategis yang kita siapkan dan jalankan bagimana siapkan air tanki ke lorong-lorong dan pasokan air bersih di pemukiman warga. Dan ini sudah kita jalankan sejak bulan lalu, dan terus menerus kita pasok air gratis untuk warga," ujar Appi, Rabu (9/9/2026).Distribusi Air Bersih DiperluasPenanganan kekeringan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah. BPBD memimpin koordinasi bersama Damkarmat, DLH, PU, serta instansi lainnya untuk mengerahkan armada mobil tangki ke permukiman warga."Sekarang dijalankan oleh SKPD terkait dipimpin BPBD, didalamnya adaDamkarmat, DLH, PU, mendatangkan armada mobil tangki air ke permukiman warga," sambung Appi.Distribusi yang sebelumnya dilakukan di 50 titik kini bertambah menjadi 175 titik setiap hari. Pemerintah memastikan penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.Appi meminta warga yang mengalami kesulitan air bersih segera melapor melalui lurah atau pihak kecamatan. Pelaporan diperlukan agar pemerintah dapat memetakan lokasi yang benar-benar membutuhkan bantuan."Kami berharap warga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan air bersih melapor ke lurah masing-masing untuk memastikan di mana titik-titik yang akan diantarkan air kebutuhan air ini di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkannya," imbuh Appi.BPBD, PMI, dan PDAM DikerahkanBPBD Makassar telah melakukan distribusi air bersih tanggap darurat bencana sejak bulan lalu. Dalam pelaksanaannya, BPBD berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk PMI dan PDAM."Kolaborasi BPBD dengan instansi lain seperti PMI, PDAM, setiap hari lebih dari puluhan titik sudah menyalurkan air bersih ke tengah-tengah warga Kota Makassar setiap harinya," ungkapnya.PDAM juga mengerahkan armada tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah menurunnya ketersediaan air baku."PDAM dengan berbagai macam, dengan begitu banyak armada sudah mulai turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengantarkan air melalui truk-truk pengantar air yang mereka miliki," jelas Appi.Pemkot Makassar menegaskan bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak kekeringan. Appi meminta pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan melakukan pendataan secara cermat agar distribusi tepat sasaran."Yang kita butuhkan masyarakat yang benar-benar terdampak yang mendapatkan air yang disiapkan oleh pemerintah Kota," tegasnya.Pemkot Makassar Siapkan Solusi Jangka PanjangPemkot Makassar tidak hanya mengandalkan mobil tangki sebagai solusi menghadapi krisis air bersih. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur penyediaan air untuk memperkuat ketersediaan air di permukiman.Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dinas PU telah membangun SPAM di 18 titik.Appi meminta camat dan lurah aktif mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pembangunan SPAM baru."PU melalui 18 titik SPAM yang dibangun, dan Pak Camat kalau di Kecamatan Makassar membutuhkan pembangunan SPAM, langsung laporkan ke PU dan besok insyaallah akan disurvei untuk dibangun sistem SPAM yang bisa dilaksanakan di tempat ini," tuturnya.Menurut Appi, pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan karena persoalan air bersih tidak cukup ditangani hanya melalui distribusi air menggunakan mobil tangki.Camat dan Lurah Jadi Ujung Tombak PendataanDalam penanganan kekeringan, camat dan lurah diminta menjadi ujung tombak pendataan warga yang membutuhkan bantuan air bersih.Mekanisme pelaporan diarahkan agar berjalan secara berjenjang, mulai dari warga kepada lurah dan kemudian diteruskan kepada perangkat pemerintah terkait untuk ditindaklanjuti bersama OPD teknis."Kalau ada warga yang mengalami kekeringan dan tidak mendapatkan air bersih, tolong informasikan ke pak lurah. Nanti pak lurah meneruskan ke atas supaya terstruktur dan sesuai mekanisme birokrasi," katanya.Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap distribusi air tidak menumpuk di satu lokasi, sementara wilayah lain yang lebih membutuhkan justru tidak terlayani.Kemarau Diperkirakan Berlangsung hingga OktoberPemkot Makassar juga meminta masyarakat bersiap menghadapi kemarau yang masih diperkirakan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.Appi menyebut berdasarkan informasi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun lebih signifikan sekitar akhir Oktober. Meski demikian, beberapa wilayah saat ini sudah mulai mengalami gerimis.Pemkot Makassar sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk menghadapi kondisi tersebut, termasuk melaksanakan salat istisqa di sejumlah lokasi."Kemarau ini panjang. Menurut BMKG kira-kira bulan 10 akhir baru ada hujan. Melalui salat istisqa kita sudah lakukan di beberapa tempat," ujar Appi.Warga Bisa Melapor melalui Sejumlah KanalUntuk mempercepat penanganan laporan warga, Pemkot Makassar menyediakan sejumlah kanal pengaduan.Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara+ sebagai layanan terpadu satu kota satu aplikasi. Warga juga dapat menghubungi hotline darurat 112 atau nomor layanan 08155112112.Selain itu, masyarakat dapat mengisi formulir distribusi air bersih melalui kanal yang disediakan Pemkot Makassar.Setiap laporan akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk diverifikasi dan ditangani sesuai kondisi di lapangan.Munafri berharap masyarakat tidak ragu melapor apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih."Penanganan krisis air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem," terang Appi.
PDAM Makassar Siapkan Tangki GratisMAKASSAR INFO -- Pemerintah Kota Makassar menambah 18 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sumur bor di sejumlah wilayah sebagai upaya menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau panjang.Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan penambahan SPAM dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama kemarau."Di musim kemarau ini kami berupaya agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar air bersih dengan sejumlah upaya yang kita siapkan, salah satunya lewat SPAM," kata Munafri di Makassar, Sabtu.Air Bersih Didistribusikan ke 50-60 Titik Setiap HariSelain menambah SPAM, Pemkot Makassar mengerahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan.Distribusi air dilakukan setiap hari dengan cakupan sekitar 50 hingga 60 titik di berbagai wilayah Kota Makassar.Pemerintah juga mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber air yang masih tersedia di tengah masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.Pemkot Intervensi Sumber Air yang Masih TersediaMunafri mengatakan pemerintah juga melakukan intervensi terhadap sumber air yang masih dapat dimanfaatkan, termasuk dengan mempercepat penyediaan mesin untuk meningkatkan kapasitas distribusi."Kami bantu untuk secepatnya memberikan mesin baru karena cuma satu mesin jalan 24 jam untuk cover dua RW. Ini kami coba cepat untuk mengintervensi hal-hal yang seperti ini," katanya.Menurut Munafri, langkah tersebut diperlukan agar sumber air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan distribusinya menjangkau masyarakat yang membutuhkan."Di mana ada sumber-sumber air yang maksimal, langsung kita intervensi supaya kebutuhan air ini bisa terdistribusi dengan baik," katanya.Pemkot Makassar Gelar Salat IstisqaSelain langkah teknis, Pemkot Makassar juga melakukan ikhtiar melalui pendekatan spiritual dengan menggelar salat istisqa bersama ribuan masyarakat di Masjid Al Markaz Al Islami.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar Mohammad Syarief mengatakan salat istisqa digelar sebagai bentuk penghambaan sekaligus ikhtiar memohon pertolongan Allah SWT agar hujan segera turun."Tujuan utama dari salat istisqa adalah memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan di wilayah yang mengalami kemarau panjang, termasuk Makassar, kekeringan atau krisis air bersih," kata Syarief.Salat istisqa tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya Pemkot Makassar menghadapi kemarau panjang. Di sisi lain, penyediaan SPAM, distribusi air bersih, dan optimalisasi sumber air terus dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama ketersediaan air masih terbatas. (*)
Pasca Kebakaran Pasar Pa’baeng-baeng, Pemkot Makassar Kejar Renovasi Los dan Siapkan Akses KURMAKASSAR INFO -- Pemerintah Kota Makassar menargetkan los pedagang di Pasar Pa’baeng-baeng yang terdampak kebakaran dapat diperbaiki dan kembali digunakan dalam waktu 2–3 minggu.Target tersebut disiapkan agar pedagang tidak terlalu lama kehilangan tempat berjualan dan dapat kembali menjalankan aktivitas perdagangan setelah kebakaran melanda kawasan pasar.Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan percepatan perbaikan infrastruktur menjadi bagian penting dalam proses pemulihan Pasar Pa’baeng-baeng."Pemulihan Pasar Pa’baeng-baeng harus diarahkan pada percepatan perbaikan infrastruktur agar aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan," ujarnya di Makassar, Rabu.Renovasi Los Ditargetkan Rampung 2–3 MingguMunafri mengatakan rehabilitasi los pedagang menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan untuk memulihkan aktivitas perdagangan di Pasar Pa’baeng-baeng.Ia menargetkan proses tersebut dapat berjalan dalam waktu 2–3 minggu sehingga los yang terdampak dapat kembali dipergunakan oleh pedagang.“Ini perlu supaya cepat ada rehabilitasi untuk memastikan mereka kembali bisa jualan. Saya tadi sudah melihat kira-kira 2–3 minggu proses ini kita akan jalankan untuk memastikan los-los tempat jualan ini bisa dipergunakan kembali untuk para pedagang melakukan kegiatan usahanya,” katanya.Percepatan perbaikan diharapkan dapat mempersingkat waktu pemulihan pedagang yang terdampak kebakaran.Dengan kembali tersedianya los untuk berjualan, aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Pa’baeng-baeng dapat kembali berjalan secara bertahap.Pedagang Terdampak Akan Difasilitasi Akses PermodalanPemulihan Pasar Pa’baeng-baeng tidak hanya diarahkan pada perbaikan bangunan. Pemkot Makassar juga menyiapkan upaya membantu pedagang mendapatkan akses permodalan untuk kembali menjalankan usaha.Munafri meminta jajaran kelurahan dan kecamatan melakukan pendataan terhadap pedagang yang terdampak.Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk memfasilitasi pedagang mengakses pembiayaan melalui perbankan, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).“Kita akan mempertemukan melalui Pak Lurah, Pak Camat, yang ada di sini untuk kami akses melalui proses permodalan tambahan. Melalui bank-bank yang sistem penyaluran KUR dan sebagainya,” jelasnya.Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pedagang yang membutuhkan tambahan modal setelah terdampak kebakaran.Dengan demikian, pemulihan diarahkan tidak hanya untuk mengembalikan tempat berjualan, tetapi juga mendukung pedagang agar dapat kembali memutar kegiatan usahanya.Pemkot Makassar Evaluasi Mitigasi Kebakaran di PasarKebakaran Pasar Pa’baeng-baeng juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mengevaluasi sistem mitigasi kebakaran di pasar-pasar lainnya.Munafri meminta PD Pasar memastikan perangkat pemadam kebakaran, termasuk alat pemadam api ringan (APAR) dan hidran, tersedia dan dalam kondisi aktif.Perangkat tersebut dinilai penting untuk memberikan pertolongan awal ketika terjadi kebakaran sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan.“Mulai dari sekarang dicek seluruh pasar-pasar yang ada untuk keaktifan alat-alat untuk bisa memberikan pertolongan pertama ketika terjadi hal-hal yang seperti ini,” tegasnya.Evaluasi tersebut diarahkan agar kesiapan peralatan pemadam di pasar-pasar Kota Makassar dapat dipastikan dan berfungsi ketika dibutuhkan.Instalasi Listrik di Pasar Diminta DiperiksaSelain APAR dan hidran, aspek instalasi listrik juga menjadi perhatian Pemkot Makassar.Munafri meminta jaringan listrik di kawasan pasar diperiksa untuk memastikan instalasinya aman dan tidak berpotensi menimbulkan korsleting.“Listriknya jangan asal colok, jangan disambung-sambung sembarangan. Pastikan instalasi listriknya aman supaya tidak mudah mengakibatkan korsleting,” ucapnya.Pemeriksaan instalasi listrik tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan kebakaran di lingkungan pasar.Pemulihan Pasar Fokus pada Los dan Modal PedagangPemulihan Pasar Pa’baeng-baeng kini diarahkan pada dua kebutuhan utama, yakni mempercepat rehabilitasi los dalam target 2–3 minggu dan membantu pedagang memperoleh akses permodalan.Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong evaluasi perangkat mitigasi kebakaran serta instalasi listrik di pasar-pasar lainnya.Langkah tersebut diharapkan dapat membantu aktivitas perdagangan Pasar Pa’baeng-baeng kembali berjalan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran di pasar-pasar Kota Makassar.
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhExtgoR1XUSk_nh8vcm4C8SdhZOrnbh5hPeoghAxdYrQBP3AVGcvL9QjJSDMKEnJZ5aKol0uU5xdpDChTQyLwbOOv2YAhtwsZCQz0bSHgjTF2hyBQ2a887syRvm3jtF77VwkrE8A7GkElZZdTd8p5AIUH-__VvbFdSj8DYztoMQeOp8SBGD6uvXqTN0/s1280/8.000%20CCTV%20Disiapkan%20untuk%20Pantau%20Makassar,%20Layanan%20112%20Aktif%2024%20Jam.webp" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhExtgoR1XUSk_nh8vcm4C8SdhZOrnbh5hPeoghAxdYrQBP3AVGcvL9QjJSDMKEnJZ5aKol0uU5xdpDChTQyLwbOOv2YAhtwsZCQz0bSHgjTF2hyBQ2a887syRvm3jtF77VwkrE8A7GkElZZdTd8p5AIUH-__VvbFdSj8DYztoMQeOp8SBGD6uvXqTN0/w640-h426-rw/8.000%20CCTV%20Disiapkan%20untuk%20Pantau%20Makassar,%20Layanan%20112%20Aktif%2024%20Jam.webp" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">8.000 CCTV Disiapkan untuk Pantau Makassar, Layanan 112 Aktif 24 Jam</span></td></tr></tbody></table><div><br /></div><div><a href="https://www.makassarinfo.com" rel="nofollow">MAKASSAR INFO </a>-- Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengandalkan teknologi, layanan respons cepat, serta kolaborasi bersama TNI, Polri, pemerintah wilayah, dan masyarakat.<p class="isSelectedEnd">Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengintegrasikan sekitar 8.000 titik CCTV yang tersebar di berbagai wilayah dan lorong Kota Makassar. Kamera pengawas tersebut diarahkan terhubung dengan pusat pemantauan atau <em>war room</em> melalui jaringan fiber optik.</p><p class="isSelectedEnd">Penguatan sistem keamanan itu disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).</p><p class="isSelectedEnd">Munafri mengatakan keamanan dan ketertiban kota tidak dapat dijaga pemerintah sendiri. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan Makassar yang aman dan kondusif.</p><p class="isSelectedEnd">“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri.</p><h2><span style="font-weight: normal;">8.000 CCTV Diarahkan Terhubung ke Pusat Pemantauan</span></h2><p class="isSelectedEnd">Pemkot Makassar menjadikan CCTV sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan keamanan di berbagai wilayah.</p><p class="isSelectedEnd">Sekitar 8.000 titik CCTV yang dimiliki pemerintah kota diarahkan terhubung melalui jaringan fiber optik dengan sistem pemantauan terpusat.</p><p class="isSelectedEnd">Namun, proses integrasi tersebut masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan. Pemkot menargetkan seluruh kamera dapat segera diaktifkan dan terhubung dengan sistem pemantauan.</p><p class="isSelectedEnd">“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” terangnya.</p><p class="isSelectedEnd">Penggunaan CCTV di Makassar juga terus bertambah. Pada 2024, Pemkot Makassar memasang 230 unit CCTV di 202 titik. Jumlah tersebut meningkat pada 2025 menjadi 240 unit yang ditempatkan di 212 titik.</p><h2><span style="font-weight: normal;">Layanan 112 Aktif 24 Jam</span></h2><p class="isSelectedEnd">Selain sistem pengawasan melalui CCTV, Pemkot Makassar mengandalkan Call Center 112 sebagai layanan respons cepat bagi masyarakat.</p><p class="isSelectedEnd">Layanan tersebut beroperasi selama 24 jam dan dapat digunakan untuk melaporkan berbagai kondisi darurat, termasuk kriminalitas, masalah medis, kebencanaan, serta kejadian lainnya.</p><p class="isSelectedEnd">Munafri mengatakan sistem 112 terus dikembangkan agar laporan masyarakat dapat diterima dan diteruskan dengan cepat kepada perangkat daerah atau instansi yang memiliki kewenangan menangani kejadian tersebut.</p><p class="isSelectedEnd">“Respon cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” katanya.</p><h2><span style="font-weight: normal;">Keamanan Lingkungan Dimulai dari Tingkat Lorong</span></h2><p class="isSelectedEnd">Pemkot Makassar juga mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan dan lorong dalam menjaga keamanan.</p><p class="isSelectedEnd">Menurut Munafri, hubungan sosial yang kuat di lorong dapat menjadi modal penting untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.</p><p class="isSelectedEnd">“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” jelasnya.</p><p class="isSelectedEnd">Karena itu, masyarakat didorong tidak hanya menjadi penerima layanan pemerintah, tetapi ikut berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.</p><h2><span style="font-weight: normal;">Keamanan Jadi Penopang Aktivitas Ekonomi</span></h2><p class="isSelectedEnd">Munafri menilai kondisi keamanan yang stabil memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi di Makassar.</p><p class="isSelectedEnd">Menurutnya, keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor maupun wisatawan ketika memilih sebuah daerah.</p><p class="isSelectedEnd">Pemkot Makassar pun berupaya menjaga kota tetap aman, nyaman, dan terbuka bagi kegiatan ekonomi.</p><p class="isSelectedEnd">Selain faktor ekonomi, stabilitas keamanan juga dinilai penting untuk menjaga keberagaman masyarakat Makassar yang terdiri atas berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama.</p><p class="isSelectedEnd">Munafri mengapresiasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga toleransi.</p><p class="isSelectedEnd">“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” imbuh Munafri.</p><p class="isSelectedEnd">Ia menyebut posisi Makassar dalam indeks toleransi meningkat dari peringkat ke-54 menjadi peringkat kesembilan.</p><h2><span style="font-weight: normal;">Gangguan Kamtibmas di Makassar Menurun</span></h2><p class="isSelectedEnd">Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Makassar menunjukkan perkembangan positif hingga Agustus 2026.</p><p class="isSelectedEnd">Sejumlah gangguan yang sebelumnya kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar, dan perkelahian kelompok, tercatat mengalami penurunan.</p><p class="isSelectedEnd">“Sejumlah gangguan keamanan yang selama ini kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar, hingga perkelahian kelompok, tercatat mengalami penurunan,” tuturnya.</p><p class="isSelectedEnd">Dalam satu pekan terakhir, polisi mencatat satu kasus geng motor. Jumlah tersebut disebut menurun dibandingkan kondisi sebelumnya ketika aksi geng motor dapat terjadi hampir setiap hari.</p><p class="isSelectedEnd">Pada periode yang sama, polisi mencatat empat aksi balap liar dan empat kasus perkelahian kelompok.</p><p class="isSelectedEnd">Polisi juga menangani sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk narkotika dan penganiayaan. Dari penanganan tersebut, sekitar 55 orang diamankan.</p><h2><span style="font-weight: normal;">Polisi: Keamanan Bukan Hanya Tugas Aparat</span></h2><p class="isSelectedEnd">Arya menegaskan keamanan Kota Makassar bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.</p><p class="isSelectedEnd">Menurutnya, keterlibatan TNI, Pemkot Makassar, pemerintah kecamatan dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, hingga mahasiswa sangat diperlukan.</p><p class="isSelectedEnd">“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.</p><p class="isSelectedEnd">Sinergi seluruh elemen dinilai penting untuk menghadapi berbagai dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p><h2><span style="font-weight: normal;">69 Rencana Aksi Unjuk Rasa, Hanya 25 yang Terealisasi</span></h2><p class="isSelectedEnd">Arya juga mengungkapkan perkembangan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum di Makassar.</p><p class="isSelectedEnd">Dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 aksi yang terealisasi. Sebagian besar membawa isu lokal dan berlangsung aman serta tertib.</p><p class="isSelectedEnd">Pada 27 Agustus 2026, ketika aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, rangkaian aksi di Makassar disebut dapat diselesaikan sekitar pukul 18.00 WITA dalam kondisi aman dan kondusif.</p><p class="isSelectedEnd">“Bahkan kemarin tanggal 27 Agustus, yang memang menjadi puncaknya unjuk rasa seluruh Indonesia, kita bisa selesai pukul 18.00 WITA,” tuturnya.</p><p class="isSelectedEnd">Menurut Arya, kondisi tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.</p><p class="isSelectedEnd">Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat sehingga Makassar dapat mempertahankan kondisi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif.</p><p class="isSelectedEnd">“Kolaborasi ini untuk jaga keamanan, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mempertahankan Makassar sebagai kota yang aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya.</p></div>
7.879 Bidang Tanah Jadi Aset Pemkot Makassar, Baru 3.223 BersertifikatMAKASSAR INFO -- Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi persoalan legalitas ribuan aset tanah milik daerah. Dari total 7.879 bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemkot Makassar, sebanyak 4.656 bidang belum memiliki sertifikat.Data tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi saat memberikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar terkait Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna ketiga belas masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026 di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (31/8/2026).Baru 3.223 Bidang Tanah BersertifikatMunafri memaparkan kondisi aset tanah Pemkot Makassar berdasarkan hasil inventarisasi hingga Agustus 2026.Dari 7.879 bidang tanah yang tercatat, sebanyak 3.223 bidang telah bersertifikat. Namun, status sertifikatnya belum seluruhnya atas nama Pemerintah Kota Makassar.Sebanyak 446 bidang telah memiliki sertifikat atas nama Pemkot Makassar, sedangkan 277 bidang sudah bersertifikat tetapi masih tercatat atas nama pihak lain.Dengan demikian, masih terdapat 4.656 bidang tanah yang belum bersertifikat sama sekali.Menurut Appi, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mengamankan aset daerah.Sertifikasi Aset Tanah Masih di Bawah TargetPemkot Makassar selama beberapa tahun terakhir terus melakukan proses sertifikasi aset tanah melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Makassar.Namun, realisasi sertifikasi masih tergolong rendah.Pada 2024, sebanyak 22 dokumen sertifikat diterbitkan. Jumlah tersebut turun menjadi 19 dokumen pada 2025, sementara hingga Agustus 2026 baru terdapat empat dokumen sertifikat yang diselesaikan.Angka tersebut masih jauh dari target 75 sertifikat yang tercantum dalam dokumen RPJMD."Dalam proses pensertifikatan, Pemerintah Kota Makassar bertindak sebagai pengusul kepada BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga diperlukan roadmap sertifikasi dan koordinasi yang mendalam antara pemerintah kota dan pihak eksternal," kata Munafri.Aset Berpotensi Menjadi Idle AssetMunafri mengakui belum tuntasnya proses legalisasi dapat menyebabkan sebagian aset daerah belum bisa dimanfaatkan secara optimal.Aset yang belum memiliki kepastian legalitas berpotensi menjadi idle asset atau aset yang menganggur.Karena itu, Pemkot Makassar akan mempercepat inventarisasi, verifikasi, dan sertifikasi secara bertahap dengan skala prioritas.Aset yang memiliki potensi persoalan hukum atau sengketa akan menjadi salah satu prioritas dalam proses pengamanan.Munafri menegaskan, penggunaan surat pernyataan pengurus barang untuk aset yang dokumen kepemilikannya belum lengkap tidak menghapus kewajiban pemerintah menyelesaikan proses legalisasi dan sertifikasi.Ada 12 Perkara Aset pada 2026Persoalan legalitas aset juga tercermin dari perkara hukum yang berkaitan dengan barang milik daerah.Berdasarkan data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, terdapat 14 perkara hukum pada 2024, kemudian 10 perkara pada 2025, dan 12 perkara pada 2026."Karena itu, Pemkot Makassar akan melakukan pemutakhiran dan validasi data aset tanah yang meliputi status sertifikasi, aset yang bersengketa, penguasaan oleh pihak ketiga, hingga sertifikat yang masih atas nama pihak lain," tegas Appi.Pemkot Makassar Siapkan Database Aset TerintegrasiSelain mempercepat sertifikasi, Pemkot Makassar akan memperkuat pengelolaan aset melalui digitalisasi dan integrasi data antarperangkat daerah.Pemerintah kota menargetkan terbentuknya single source of truth sehingga informasi mengenai seluruh aset dapat diperbarui dan digunakan secara terintegrasi.Untuk aset tanah, data yang akan dihimpun mencakup identitas aset, lokasi dan koordinat, luas, dokumen kepemilikan, nilai aset, pengguna, status pemanfaatan, status sengketa, kondisi fisik, serta riwayat perubahan status."Kami di eksekutif akan mendorong digitalisasi, integrasi dan pemutakhiran data antarperangkat daerah terkait," jelasnya.Aset Menganggur Akan DioptimalkanPemkot Makassar juga akan mengidentifikasi aset yang saat ini belum dimanfaatkan untuk kemudian dioptimalkan sesuai ketentuan.Sejumlah skema yang dapat digunakan antara lain sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).Namun, Appi menegaskan optimalisasi aset tetap harus memperhatikan legalitas, transparansi, kelayakan, dan akuntabilitas."Melalui Ranperda ini akan dilakukan identifikasi optimalisasi aset daerah yang dalam kondisi idle guna dimanfaatkan melalui skema sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, BSG dan atau KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.Kepentingan Publik Tetap Jadi PrioritasMunafri memastikan optimalisasi aset daerah tidak boleh menghilangkan fungsi pelayanan publik.Aset yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ruang publik, kepemudaan, pelayanan sosial, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat lainnya akan tetap dipertahankan sesuai fungsi dan peruntukannya."Optimalisasi BMD tetap mengutamakan kepentingan dan pelayanan publik," imbuh Appi.Menurutnya, pemanfaatan aset untuk tujuan ekonomi tetap harus mempertimbangkan hak masyarakat atas pelayanan publik.187 Perumahan Sudah Serahkan Fasum-FasosPengelolaan aset daerah juga mencakup prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang perumahan.Sejak 2019, Pemkot Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan inventarisasi serta mendorong penyerahan PSU dari pengembang.Hingga Agustus 2026, sebanyak 187 perumahan telah menyerahkan fasum-fasos dan diterima BPKAD untuk dicatat sebagai aset Pemkot Makassar.Pemerintah kota selanjutnya akan mengembangkan database PSU dan fasum-fasos yang memuat informasi lokasi, luas, status penyerahan, sertifikasi, kondisi fisik, hingga pemanfaatannya.Pengelolaan Aset Akan Diawasi Lebih KetatUntuk kerja sama pemanfaatan BMD, Pemkot Makassar juga akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap mitra.Hal yang akan diperhatikan antara lain nilai aset, hasil penilaian pemerintah atau penilai publik, profil mitra, jangka waktu kerja sama, bentuk kontribusi, serta manfaat yang diterima pemerintah daerah."Pemkot juga akan memperkuat klausul kontrak secara preventif dan kuratif, termasuk larangan meneruskan sewa BMD kepada pihak lain yang tidak berwenang," ungkap Munafri.Pemkot juga akan menindaklanjuti usulan DPRD agar laporan kinerja pengelolaan BMD disampaikan secara berkala kepada legislatif.Munafri berharap pembenahan tata kelola aset dapat memperkuat kepastian hukum, mencegah potensi kerugian daerah, serta memastikan aset pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat."Makassar adalah rumah besar bagi kita semua, legislatif dan eksekutif adalah dua tangan yang bekerja serempak merawatnya, satu merumuskan arah dan satunya menggerakkan langkah," pungkasnya.
Pesta Rakyat Panakkukang, Appi Minta UMKM Lokal Dapat Dampak EkonomiMAKASSAR INFO -- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta setiap kegiatan Pemerintah Kota Makassar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah pelaksanaan kegiatan.Hal tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Pesta Rakyat Semarak Kemerdekaan RI Kecamatan Panakkukang di Lapangan Sepak Bola AURI, Kelurahan Karampuang, Senin (31/8/2026) malam.Pesta rakyat tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Makassar yang digelar secara bergilir di 15 kecamatan. Selain menjadi ruang hiburan dan silaturahmi, kegiatan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menyampaikan sejumlah program kepada masyarakat.Appi Minta UMKM Lokal DilibatkanAppi mengatakan kegiatan pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.Karena itu, ia meminta pelaksana kegiatan melibatkan pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Panakkukang.“Saya meminta agar pelaksana kegiatan untuk melibatkan masyarakat dan UMKM yang ada di tempat ini. Lebih bagus dibuat di Kecamatan Panakkukang juga supaya ekonomi tetap terus berputar di kecamatan ini,” kata Munafri.Menurut Appi, pelibatan UMKM merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong agar belanja daerah memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku usaha lokal.“Kita mencoba membentuk struktur APBD bagaimana belanja pegawai ini kita maksimalkan, 50 persen belanja itu belanja lokal. Dari 50 persen belanja lokal itu, lebih dari 40 persennya kita akan belanja untuk UMKM,” ujarnya.Pesta Rakyat Diminta Tidak Terlalu FormalSelain berdampak terhadap ekonomi, Appi meminta pesta rakyat tetap mempertahankan suasana santai dan menjadi ruang hiburan bagi masyarakat.Ia menilai kegiatan yang mengusung konsep pesta rakyat tidak perlu dipenuhi rangkaian sambutan dan pidato yang terlalu formal.“Ini pesta rakyat, sehingga harus dilaksanakan dengan sukacita,” katanya.Appi mendorong agar pertunjukan seni dan hiburan mendapat porsi lebih besar sehingga masyarakat dapat menikmati kegiatan bersama keluarga dan warga lainnya.Panakkukang Punya Potensi Ekonomi dan BudayaAppi menyebut Kecamatan Panakkukang memiliki posisi strategis dalam aktivitas ekonomi Kota Makassar.Selain memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, Panakkukang berbatasan dengan sejumlah kecamatan dan menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas perdagangan yang cukup tinggi.Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar turut membuat perputaran ekonomi di wilayah tersebut cukup dinamis.Di sisi lain, Appi menyoroti keberagaman masyarakat Panakkukang. Menurutnya, keberadaan Kampung Budaya dan berbagai komunitas menjadi bagian dari proses asimilasi budaya di wilayah tersebut.“Kegiatan kebudayaan sangat erat karena di sini ada Kampung Budaya. Di sini juga terjadi asimilasi budaya yang sangat baik,” jelasnya.Ia berharap keberagaman tersebut terus dijaga melalui toleransi dan sikap saling menghormati.“Ini menjadi salah satu contoh kecamatan yang benar-benar membangun nilai toleransi yang sangat baik. Mereka tumbuh bersama, tumbuh dengan baik, menjaga keragaman,” sebut Munafri.Appi Ingatkan Warga Pilah Sampah dari RumahDalam kesempatan tersebut, Appi juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan Kota Makassar.Ia menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong terwujudnya kota yang bersih, indah, dan sehat.“Program pemerintah hari ini benar-benar ingin melihat Kota Makassar ini menjadi kota yang bersih, kota yang indah, kota yang sehat,” tegasnya.Appi meminta masyarakat ikut berperan dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan membiasakan memilah sampah dari rumah.“Kita mengambil peran hari ini untuk mewariskan kepada generasi yang akan datang, bukan kota yang jorok dan kota yang kotor,” tuturnya.Ia menambahkan, sosialisasi mengenai pemilahan sampah akan terus dilakukan agar kebiasaan tersebut dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Kemarau Makassar Diperkirakan hingga OktoberAppi juga mengingatkan warga mengenai kondisi musim kemarau yang masih berlangsung di Makassar.Ia menyebut berdasarkan informasi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun pada akhir Oktober dan berlanjut memasuki November.“Kita berada dalam musim kemarau yang panjang. Menurut BMKG, hujan ini akan datang di akhir-akhir bulan Oktober, masuk sedikit lagi ke bulan November,” pungkasnya.Pemerintah Kota Makassar berharap rangkaian pesta rakyat tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat interaksi pemerintah dengan warga sekaligus menggerakkan ekonomi UMKM di setiap kecamatan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi SolemanMAKASSAR INFO -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar membantah adanya dugaan pemaksaan kepada kepala sekolah maupun siswa untuk membeli buku cerita anak berjudul Jelajah Hijau di Pantai Losari.Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menegaskan, tidak ada instruksi yang mewajibkan siswa membeli buku tersebut. Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya informasi bahwa buku terbitan Penerbit Erlangga tersebut dijual kepada siswa dengan harga Rp35.000 per eksemplar.“Saya menegaskan, tidak ada paksaan ke kepala sekolah SD dan TK untuk membeli buku Jelajah Hijau. Saya sudah konfirmasi ke pihak kepala sekolah, tidak ada pemaksaan ke murid,” ujar Achi, Senin (31/8/2026).Disdik Makassar Konfirmasi ke SekolahAchi mengatakan, pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Disdik Makassar Kurniyati dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Rosmiati.Dari hasil konfirmasi tersebut, tidak ditemukan adanya instruksi ataupun tekanan dari Disdik Makassar kepada sekolah untuk mewajibkan siswa membeli buku Jelajah Hijau di Pantai Losari.“Ibu Kabid SD dan ibu K3S juga membantah, tidak ada pemaksaan pembelian buku tersebut di lingkungan sekolah,” katanya.Achi menegaskan, Disdik Makassar tidak pernah menginstruksikan sekolah untuk menjual buku tersebut kepada siswa, apalagi mewajibkan setiap murid membeli dan membawa pulang buku.“Jadi, tidak ada pemaksaan penjualan atau membeli buku,” tegasnya.Buku untuk Pengayaan dan Koleksi PerpustakaanMenurut Achi, buku Jelajah Hijau di Pantai Losari merupakan buku cerita edukatif yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan tambahan dan koleksi perpustakaan sekolah.Buku tersebut mengangkat sejumlah materi yang dekat dengan kehidupan anak-anak di Makassar, seperti pembentukan karakter, kebiasaan hidup bersih, kepedulian terhadap lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pengenalan urban farming.Materi lingkungan dikemas melalui cerita agar lebih mudah dipahami anak-anak. Edukasi tersebut diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan positif sejak usia dini.“Tujuannya agar anak terbiasa menjaga kebersihan, memahami pentingnya pengelolaan sampah, serta tumbuh menjadi generasi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan,” terangnya.Sekolah Bisa Mengadakan Buku Sesuai KebutuhanAchi menjelaskan, sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan kebutuhan koleksi buku sesuai kondisi dan kemampuan anggaran sekolah.Pengadaan dapat menggunakan sumber anggaran yang diperbolehkan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sepanjang sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.“Dengan memperhatikan aturan, sekolah bebas membeli sesuai kebutuhan,” jelasnya.Namun, kewenangan sekolah dalam melakukan pengadaan buku tersebut berbeda dengan kewajiban siswa membeli buku secara pribadi.Achi menegaskan, buku tersebut bukan buku pelajaran utama dan tidak dimaksudkan sebagai bahan belajar wajib yang harus dimiliki setiap siswa.Disdik Makassar Minta Polemik Tidak BerkembangSelain pengadaan buku, Achi menyebut terdapat kesempatan pengembangan kapasitas yang diberikan Penerbit Erlangga kepada sekolah, seperti pelatihan, coaching, dan mentoring.Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sekolah sebagai bagian dari pengembangan kualitas pendidikan dan literasi.Achi berharap polemik mengenai buku Jelajah Hijau di Pantai Losari tidak berkembang akibat informasi yang tidak utuh.Ia meminta masyarakat membedakan antara pengadaan koleksi buku oleh sekolah dengan penjualan buku yang diwajibkan kepada siswa.“Ini yang perlu kami luruskan informasi berkembang, bahwa tidak pernah ada arahan kepada kepala sekolah atau sekolah agar memaksa siswa membeli buku,” pungkasnya.Dengan demikian, Disdik Makassar menegaskan tidak ada kebijakan yang mewajibkan seluruh siswa membeli buku Jelajah Hijau di Pantai Losari. Pengadaan buku, apabila dilakukan sekolah, harus berdasarkan kebutuhan dan perencanaan serta mengikuti aturan penggunaan anggaran.
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLdKCZbCFg8mJVt5S7J2dTTWWV0bacSU0YXLJMPEPIGtjJGxbZtCLL97HNxOGAK45jft0CFZ_K5RskTPHtUbQb4RTlw_Q0xPQRP7jKllSWDZhOH5HIspglj1g1XKclKkagT3I9fpb3r0AYBKVLdjg_fR39abmYnTZzNptElbf4Pb5Nc1U5HM_GUnv6DnWF/s720/TPA%20Tamangapa%20Makassar.webp" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="354" data-original-width="720" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLdKCZbCFg8mJVt5S7J2dTTWWV0bacSU0YXLJMPEPIGtjJGxbZtCLL97HNxOGAK45jft0CFZ_K5RskTPHtUbQb4RTlw_Q0xPQRP7jKllSWDZhOH5HIspglj1g1XKclKkagT3I9fpb3r0AYBKVLdjg_fR39abmYnTZzNptElbf4Pb5Nc1U5HM_GUnv6DnWF/s1600-rw/TPA%20Tamangapa%20Makassar.webp" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa.</span></td></tr></tbody></table><div><a href="https://www.makassarinfo.com/" rel="nofollow"><br /></a></div><div><a href="https://www.makassarinfo.com/" rel="nofollow">MAKASSAR INFO</a> -- Pemerintah Kota Makassar mulai menata sekitar <span data-end="165" data-start="146">1.500 ekor sapi</span> yang selama ini berkeliaran dan mencari makan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa. <p data-end="489" data-start="265">Penataan dilakukan dengan melokalisasi ternak ke area khusus. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban kawasan TPA, tetapi juga mengurangi risiko keselamatan serta meningkatkan kualitas pakan dan daging ternak.</p> <p data-end="712" data-start="491">Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar <span data-end="553" data-start="536">Helmy Budiman</span> mengatakan keberadaan sapi di kawasan TPA berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, termasuk risiko longsor yang dapat membahayakan ternak maupun masyarakat.</p><p data-end="712" data-start="491">"Ini juga untuk mengurangi risiko yang bisa muncul seperti longsor dan itu bisa membahayakan," ujar Helmy di Makassar, Senin.</p> <h2 data-end="890" data-section-id="1mr5on1" data-start="843"><span style="font-weight: normal;">Sapi Tak Lagi Dibiarkan Mencari Makan di TPA</span></h2> <p data-end="1015" data-start="892">Penataan sapi dilakukan bersamaan dengan kebijakan Pemkot Makassar yang mulai membatasi sampah yang masuk ke TPA Tamangapa.</p> <p data-end="1138" data-start="1017">Ke depan, sampah yang dibawa ke TPA diarahkan hanya berupa <span data-end="1093" data-start="1076">sampah residu</span> yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali.</p> <p data-end="1299" data-start="1140">Sementara itu, pemerintah menyiapkan area khusus untuk menempatkan ternak sekaligus mengupayakan ketersediaan pakan dari <span data-end="1298" data-start="1261">sampah organik yang telah dipilah</span>.</p> <p data-end="1371" data-start="1301">Salah satu sumbernya berasal dari pasar-pasar tradisional di Makassar.</p><p data-end="1371" data-start="1301">"Sampah pasar jenis organik yang telah dipilah disiapkan untuk pakan ternak. Ini agar kualitas daging ternak lebih bagus dan juga jadi solusi untuk sampah-sampah pasar," katanya.</p> <p data-end="1726" data-start="1555">Konsep tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda. Sampah organik pasar dapat dimanfaatkan sebagai pakan, sementara volume sampah yang berakhir di TPA juga bisa ditekan.</p> <h2 data-end="1769" data-section-id="1034rre" data-start="1728"><span style="font-weight: normal;">1.500 Sapi Butuh 50 Ton Pakan per Hari</span></h2> <p data-end="1861" data-start="1771">Jumlah sapi yang mencapai sekitar 1.500 ekor membutuhkan pasokan pakan dalam jumlah besar.</p> <p data-end="1946" data-start="1863">Pemkot Makassar memperkirakan kebutuhan pakan mencapai sekitar <span data-end="1945" data-start="1926">50 ton per hari</span>.</p> <p data-end="2045" data-start="1948">Namun, pasokan sampah organik dari pasar yang saat ini tersedia baru sekitar <span data-end="2044" data-start="2025">10 ton per hari</span>.</p> <p data-end="2158" data-start="2047">Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar <span data-end="2115" data-start="2090">40 ton pakan per hari</span> yang perlu dicarikan sumber dan solusinya.</p> <p data-end="2273" data-start="2160">Karena itu, pemerintah mendorong pemilahan sampah organik dilakukan lebih optimal, terutama sejak dari sumbernya.</p> <p data-end="2409" data-start="2275">Sampah organik yang sudah dipisahkan dapat dimanfaatkan, sedangkan sampah anorganik bernilai ekonomi dapat masuk ke proses daur ulang.</p> <h2 data-end="2441" data-section-id="6wttc4" data-start="2411"><span style="font-weight: normal;">Pemilahan Sampah Jadi Kunci</span></h2> <p data-end="2561" data-start="2443">Pengelolaan sampah di Makassar diarahkan untuk tidak lagi sepenuhnya mengandalkan TPA sebagai tempat pembuangan akhir.</p> <p data-end="2698" data-start="2563">Sampah yang masih memiliki nilai guna diharapkan dapat diselesaikan sejak dari rumah, kawasan permukiman, pasar, maupun sumber lainnya.</p> <p data-end="2852" data-start="2700">Ketua Dewan Lingkungan Makassar <span data-end="2748" data-start="2732">Melinda Aksa</span> mengatakan sampah organik rumah tangga sebenarnya dapat dikelola secara mandiri dengan berbagai metode.</p><p data-end="2852" data-start="2700">"Kalau sampah organik selesai di rumah, sampah anorganik bisa bernilai ekonomi, maka yang tersisa untuk dibawa ke TPA benar-benar hanya residu. Ini yang kita dorong," jelas Melinda.</p> <p data-end="3156" data-start="3039">Dengan pola tersebut, beban TPA Tamangapa dapat ditekan karena hanya menerima sampah yang benar-benar menjadi residu.</p> <h2 data-end="3199" data-section-id="2hf6oy" data-start="3158"><span style="font-weight: normal;">RT dan RW Didorong Jadi Agen Perubahan</span></h2> <p data-end="3283" data-start="3201">Perubahan pola pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas.</p> <p data-end="3406" data-start="3285">RT, RW, lurah, camat, kader PKK hingga tokoh masyarakat didorong ikut menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.</p> <p data-end="3539" data-start="3408">Edukasi mengenai pemilahan sampah juga dinilai penting agar masyarakat tidak sekadar mengetahui aturan, tetapi memahami manfaatnya.</p> <p data-end="3665" data-start="3541">Sampah organik rumah tangga, misalnya, dapat diolah melalui <span data-end="3664" data-start="3601">kompos, budidaya maggot, biopori, TEBA, hingga ember tumpuk</span>.</p> <p data-end="3761" data-start="3667">Sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali.</p> <h2 data-end="3799" data-section-id="7a0ezo" data-start="3763"><span style="font-weight: normal;">Menuju Makassar Bebas Sampah 2029</span></h2> <p data-end="3993" data-start="3801">Penataan sekitar 1.500 sapi di kawasan TPA Tamangapa sekaligus pemanfaatan sampah organik menjadi pakan merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.</p> <p data-end="4107" data-start="3995">Pemkot Makassar ingin mengurangi pola pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan <span data-end="4106" data-start="4076">kumpul, angkut, lalu buang</span>.</p> <p data-end="4189" data-start="4109">Sebaliknya, sampah didorong untuk dipilah dan dimanfaatkan sejak dari sumbernya.</p> <p data-end="4266" data-start="4191">Langkah tersebut juga sejalan dengan target <span data-end="4265" data-start="4235">Makassar Bebas Sampah 2029</span>.</p> <p data-end="4601" data-is-last-node="" data-is-only-node="" data-start="4268">Dengan demikian, penataan sapi di TPA Tamangapa bukan semata-mata soal memindahkan ternak dari kawasan pembuangan sampah. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengurangi volume sampah, memanfaatkan limbah organik, meningkatkan kualitas pakan ternak, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.</p></div>
Appi Minta Warga Makassar Tingkatkan Kewaspadaan Cegah KebakaranMAKASSAR INFO -- Musim kemarau panjang mulai membawa konsekuensi yang dirasakan warga Makassar. Ancaman kebakaran meningkat, sementara sebagian wilayah juga menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. Di tengah kondisi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta warga tidak menganggap remeh langkah pencegahan. Menurutnya, kewaspadaan justru menjadi perlindungan pertama sebelum petugas harus turun menangani kebakaran. Pesan itu disampaikan Munafri saat menghadiri Malam Ramah Tamah dan Hiburan Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar ORW 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Sabtu (22/8/2026) malam. Kebakaran disebut terjadi hampir setiap hari Munafri mengatakan kondisi kemarau yang berlangsung panjang membuat risiko kebakaran semakin besar. "Di Kota Makassar ini, hampir setiap hari ada kebakaran. Ini adalah bagian dari musim kemarau yang sangat panjang," kata Munafri. Karena itu, ia meminta warga ikut mengambil peran dalam mencegah kebakaran, terutama di lingkungan permukiman yang padat. Pengurus RT dan RW juga diminta aktif saling mengingatkan warga mengenai potensi bahaya kebakaran. Peralatan listrik dan kompor perlu diperiksa sebelum rumah ditinggalkan Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat bepergian. Munafri meminta warga memastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan sudah dicabut sebelum meninggalkan rumah. "Kalau tetangga-tetangga mau pergi bepergian dan mengosongkan rumahnya, tolong disampaikan kepada Bapak RW atau RT-nya untuk memperhatikan listriknya," ujarnya. Hal serupa berlaku untuk aktivitas memasak. Warga, khususnya ibu rumah tangga, diminta memastikan api kompor benar-benar padam setelah digunakan. Langkah sederhana seperti ini dinilai penting karena kebakaran di kawasan permukiman dapat berkembang cepat, terutama ketika kondisi lingkungan kering. Kekeringan juga menjadi perhatian Pemkot Makassar Kemarau panjang tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran. Munafri juga menyoroti potensi kekeringan dan persoalan kesehatan yang dapat mengikuti kondisi tersebut. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan distribusi air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan. Perumda Air Minum Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan BPBD akan dilibatkan untuk memperluas jangkauan distribusi. "Kami akan memastikan penyediaan air bersih bisa sampai di tengah-tengah masyarakat. Seluruh apa yang kami miliki akan kami maksimalkan," kata Munafri. Menurutnya, seluruh sumber daya pemerintah perlu digunakan selama masyarakat masih menghadapi dampak kemarau. Layanan kesehatan gratis diminta lebih rutin Persoalan lain yang disoroti Munafri adalah kesehatan masyarakat. Ia meminta Camat Panakkukang dan Lurah Pandang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dapat lebih rutin digelar di tengah masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk memudahkan warga memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa harus selalu mendatangi fasilitas kesehatan yang lebih jauh. "Ini tempatnya saya pikir cukup dan luas untuk dipakai untuk membuat cek kesehatan gratis," ujarnya. Dengan begitu, penanganan dampak kemarau tidak hanya berfokus pada air dan kebakaran, tetapi juga kondisi kesehatan warga. Warga diajak memanfaatkan lahan sempit Di tengah keterbatasan ruang perkotaan, Munafri juga mendorong masyarakat mengembangkan urban farming. Lahan kosong maupun ruang sempit yang masih dapat dimanfaatkan diarahkan menjadi area pertanian perkotaan. Menurut Munafri, kegiatan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi rumah tangga. "Bagaimana kita memaksimalkan lahan-lahan sempit, lahan-lahan penganggur untuk menjadikan wilayah itu sebagai pusat pertanian dengan metode urban farming atau pertanian lahan sempit," katanya. Pemilahan sampah di Pandang diminta diperkuat Munafri turut mengapresiasi warga Kelurahan Pandang yang mulai melakukan pemilahan sampah. Ia meminta jajaran kecamatan, kelurahan, serta pengurus RT dan RW meningkatkan intensitas gerakan tersebut. "Saya dengar sudah mulai memilah sampah dengan baik. Terima kasih Pak Camat, tolong ditambah lagi intensitasnya, Bapak dan Ibu RT, RW," tuturnya. Bagi pemerintah kota, persoalan kemarau pada akhirnya tidak berdiri sendiri. Kebakaran, keterbatasan air, kesehatan, pengelolaan sampah, hingga ketahanan pangan saling berkaitan dan membutuhkan keterlibatan warga. Karena itu, tantangan terbesar selama musim kemarau bukan hanya seberapa cepat pemerintah merespons ketika masalah muncul, tetapi seberapa kuat pencegahan dilakukan sejak dari lingkungan tempat tinggal.
Appi Tekankan Kepala Puskesmas Jalankan Tanggungjawab, Bukan Sekadar Hadir di KantorMAKASSAR INFO – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan birokrasi, khususnya bagi kepala puskesmas dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Appi, pengelolaan fasilitas kesehatan tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis medis, tetapi juga pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pencegahan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola BLUD dan Pencegahan Pidana Korupsi di Puskesmas dan RSUD Kota Makassar Tahun 2026 di Hotel Claro Makassar, Kamis (20/8/2026) malam.“Kegiatan ini sangat penting, tujuannya sebagai pembekalan, juga penguatan dalam hal pencehan dan pengambilan keputusan bekerja sesuai aturan hukum,” ujar Munafri. Appi Minta Kepala Puskesmas Pahami Tata Kelola BLUD Appi menilai penguatan kapasitas menjadi semakin penting karena sejumlah peserta bimtek merupakan kepala puskesmas yang baru menjabat. Ia mengatakan kepala puskesmas perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata kelola BLUD agar mampu menjalankan tugas secara aman, profesional, dan sesuai ketentuan.“Kita sadar dan tahu betul bahwa banyak di antara peserta adalah kepala puskesmas yang baru,” katanya. “Tentu butuh knowledge yang penting, knowledge yang detail, untuk menjadi tameng dan benteng terhadap dirinya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,” tambah Appi. Menurutnya, pengelolaan BLUD memiliki dua prinsip yang harus berjalan beriringan, yakni fleksibilitas dan akuntabilitas. Fleksibilitas dibutuhkan agar fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan secara cepat dan responsif. Namun, keleluasaan tersebut tetap harus dibarengi dengan pertanggungjawaban karena pengelolaan BLUD berkaitan dengan keuangan negara.“BLUD ini punya semangat memberikan fleksibilitas dan menuntut akuntabilitas.”” Kalau dari fleksibilitasnya, ini ke masalah pelayanan, relation, approach dan sebagainya. Lalu kalau kita ke akuntabilitas, ini yang lebih penting, karena dampaknya akan mengganggu sistem yang sudah terbangun dengan sangat baik,” jelasnya. Kepala Puskesmas Tak Cukup Hanya Paham Medis Appi mengingatkan, persoalan hukum di lingkungan fasilitas kesehatan tidak selalu muncul karena adanya niat melakukan pelanggaran. Minimnya pemahaman terhadap administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan juga dapat menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, kepala puskesmas yang berlatar belakang dokter perlu memahami aspek tata kelola pemerintahan selain menjalankan tugas pelayanan medis.“Bagaimana ceritanya seorang dokter kalau tidak dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni mengurusi masalah struktur bangunan dan sebagainya,” katanya. “Serta mengurusi administrasi yang dengan begitu banyak tetek bengek yang terjadi, belum lagi harus berkonsentrasi di tugasnya sebagai seorang dokter” lanjutnya. Bagi Appi, pemahaman tersebut penting agar kepala puskesmas tidak ragu mengambil keputusan sepanjang dilakukan berdasarkan aturan dan kewenangan yang dimiliki.“Kalau kita tahu ilmunya, jalan dengan baik, jalan dengan aman, jalan dengan lancar,” imbuh mantan CEO PSM itu. Appi Soroti Disiplin Kepala Puskesmas Selain tata kelola dan pencegahan korupsi, Munafri juga menekankan pentingnya kepemimpinan serta kedisiplinan kepala puskesmas. Ia meminta kepala puskesmas menjalankan tugas secara penuh dan menjadi contoh bagi seluruh pegawai di fasilitas kesehatan.“Pekerjaan menjadi kepala puskesmas bukan pekerjaan nyambi. Ini pekerjaan yang sangat penting, vital, menyangkut kehidupan orang banyak, menyangkut kesehatan masyarakat,” imbuh Appi. Ia mengaku masih menerima informasi mengenai adanya kepala puskesmas yang dinilai belum menjalankan tanggung jawab secara maksimal.“Saya tidak mau mendengar lagi bahwa ada kepala puskesmas yang hanya datang, setelah itu pergi meninggalkan kantor, baru mau pulang baru datang lagi,” ungkapnya.“Ini namanya tanggung jawab. Haknya diterima, tanggung jawabnya dijalankan dong,” tambah Appi. Appi juga meminta kepala puskesmas memahami keseluruhan proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran. Menurutnya, ketika serapan anggaran rendah atau kegiatan tidak berjalan sesuai target, pimpinan harus mengetahui penyebabnya dan mengambil langkah penyelesaian.“Bagaimana serapan anggaran ini bisa dimaksimalkan? Bagaimana perencanaan bisa jalan dengan baik? Bagaimana eksekusi bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. Ia pun meminta para kepala puskesmas terus meningkatkan kapasitas dan tidak berhenti belajar.“Harus mampu mengerti persoalan detail, karena yang Bapak/Ibu kelola adalah dana negara yang butuh pertanggungjawaban,” pungkasnya. Dinkes Makassar Tekankan Fleksibilitas Harus Akuntabel Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Nursaidah Sirajuddin mengatakan penguatan tata kelola BLUD menjadi penting karena puskesmas dan rumah sakit mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Fleksibilitas tersebut, kata dia, harus diikuti pemahaman mengenai tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.” Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan optimalisasi pendapatan,” katanya.“Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Nursaidah. Bimtek tersebut juga membekali pengelola BLUD dengan pemahaman mengenai regulasi keuangan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD maupun puskesmas. Selain itu, peserta didorong meningkatkan kemampuan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta laporan keuangan.“Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. 97 Peserta Ikuti Penguatan Tata Kelola BLUD Nursaidah menambahkan, pencegahan korupsi menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola BLUD. Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk mencegah potensi penyimpangan seperti gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran lainnya.“Yang kita bangun bukan hanya kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga sistem pengendalian internal dan manajemen risiko,” tuturnya.“Ini penting untuk memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya. Penerapan manajemen risiko juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan. Kegiatan tersebut diikuti 97 peserta, terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, direktur dan pejabat keuangan BLUD RSUD, serta 47 kepala puskesmas beserta pejabat keuangan BLUD Puskesmas. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar berharap pengelola BLUD semakin memahami tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, fleksibilitas pengelolaan keuangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap aturan.“Harapannya, seluruh pengelola BLUD semakin memahami tugas dan kewenangannya. Fleksibilitas harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, sehingga pelayanan semakin baik dan pengelolaan keuangan tetap berada dalam koridor aturan,” pungkas Nursaidah.
Wali Kota Appi Minta OPD Bergerak CepatMAKASSAR INFO — Pemerintah Kota Makassar memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026 dengan pekerjaan besar: mempercepat belanja daerah tanpa sekadar mengejar angka serapan.Hingga evaluasi triwulan II 2026, realisasi belanja Pemkot Makassar baru mencapai 40,96 persen. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh kepala OPD segera membenahi pola kerja agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar bergerak menjadi program, pelayanan, dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.Target yang dipasang cukup tinggi. Munafri menginginkan realisasi belanja daerah dapat mendekati 95 persen pada akhir 2026.Mengapa serapan anggaran Makassar masih rendah?Munafri menilai capaian 40,96 persen perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh perangkat daerah.Memasuki Agustus, ia memperkirakan realisasi idealnya sudah berada di kisaran 70 persen dan mulai bergerak menuju 80 persen. Kondisi aktual yang masih jauh di bawah angka tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses pelaksanaan program.Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026).“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.Menurut dia, persoalan serapan tidak cukup diselesaikan dengan meminta OPD mempercepat pengeluaran. Pemerintah perlu mengetahui bagian mana dari proses yang membuat kegiatan tertahan.Perencanaan menjadi salah satu titik yang harus dibenahiMunafri menyoroti tahap perencanaan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi lambatnya realisasi anggaran.Ia menyebut masih ada program yang dirancang terlalu optimistis, kegiatan yang belum siap dilaksanakan, hingga target yang kurang realistis. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan sejak awal, pelaksanaan kegiatan berpotensi menumpuk pada penghujung tahun.Karena itu, kepala OPD diminta memahami program yang mereka pimpin secara menyeluruh. Bukan hanya mengetahui nilai anggarannya, tetapi juga memahami alasan kegiatan tersebut dibuat, tahapan pelaksanaan, serta hasil yang hendak dicapai.“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” kata Munafri.Pengadaan dan pekerjaan lapangan juga harus dipercepatPersoalan berikutnya berada pada tahap pengadaan.Dokumen yang belum siap, proses tender atau seleksi yang terlambat, desain yang belum rampung, hingga kendala teknis di lapangan dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan. Dampaknya kemudian terlihat pada belanja barang dan jasa maupun belanja modal.Munafri meminta risiko semacam itu diperhitungkan sejak awal.Kegiatan yang berpotensi menghadapi kendala cuaca, misalnya, harus memiliki skenario pelaksanaan yang jelas. Pemerintah tidak seharusnya baru mencari solusi setelah hambatan muncul.“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” ujarnya.Ia bahkan meminta OPD memperhitungkan kondisi musim dalam menjalankan pekerjaan.“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” tambahnya.Administrasi dan pembayaran jangan menumpuk di akhir tahunMunafri juga meminta proses administrasi berjalan sejak awal hingga pertanggungjawaban kegiatan.Arus pembayaran menjadi perhatian lain. Menurutnya, pembayaran kepada pihak ketiga seharusnya mengikuti perkembangan pekerjaan, bukan baru dilakukan ketika tahun anggaran hampir berakhir.“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol,” katanya.Dengan mekanisme tersebut, perkembangan pekerjaan dapat lebih mudah dipantau. Pengawasan pun tidak hanya dilakukan ketika kegiatan hampir selesai.Faktor sumber daya manusia ikut menjadi perhatian. Pejabat pelaksana yang kurang responsif serta pergantian PPTK dan PPK yang terlalu sering dinilai dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan.Serapan tinggi belum tentu berarti program berhasilMunafri meminta OPD tidak menjadikan persentase serapan keuangan sebagai satu-satunya ukuran kinerja.Ia mendorong penggunaan matriks yang membandingkan realisasi keuangan dengan realisasi fisik. Dari perbandingan tersebut, pemerintah dapat melihat apakah uang yang telah dibelanjakan sejalan dengan perkembangan pekerjaan.Jika realisasi keuangan dan fisik sama-sama tinggi, pelaksanaan relatif berada pada kondisi yang diharapkan.Sebaliknya, ketika serapan keuangan sudah tinggi tetapi realisasi fisik masih rendah, kondisi tersebut perlu diperiksa lebih jauh. Ada kemungkinan persoalan berada pada pembayaran, administrasi, atau arus kas.Yang juga menjadi perhatian adalah ketika pekerjaan fisik sudah tinggi, tetapi serapan keuangan masih rendah.“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegas Munafri.Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan pembayaran tidak mendahului progres pekerjaan.APBD diminta lebih cepat menjawab kebutuhan wargaBagi Munafri, percepatan belanja daerah pada akhirnya bukan sekadar mengejar target akhir tahun.Anggaran yang sudah direncanakan harus segera memberikan manfaat kepada masyarakat. Program pemerintah, pelayanan publik, pembangunan, dan pengadaan perlu bergerak sesuai kebutuhan di lapangan.Ia mencontohkan persoalan kekeringan yang sedang terjadi. Pemerintah harus mampu membaca kebutuhan air bersih lebih awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya meluas.Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan kota tangguh atau resilient city, yakni kemampuan pemerintah mengantisipasi persoalan, bukan hanya merespons setelah masalah terjadi.Dengan jumlah penduduk Makassar sekitar 1,4 juta jiwa, keputusan terkait APBD memiliki dampak langsung terhadap banyak warga. Karena itu, setiap OPD diminta memastikan anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat yang jelas.Target 95 persen harus diikuti kualitas belanjaMunafri menargetkan realisasi belanja daerah sekitar 95 persen pada akhir tahun. Namun, ia tidak ingin target tersebut dicapai dengan mengorbankan kualitas pelaksanaan program.“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” ujarnya.Pesan tersebut menunjukkan bahwa persoalan serapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan sisa waktu hingga akhir tahun. Ada persoalan yang lebih mendasar, mulai dari kualitas perencanaan, kesiapan pengadaan, manajemen risiko, pengawasan hingga kemampuan OPD mengeksekusi program.Jika pembenahan hanya dilakukan menjelang tutup buku, risiko penumpukan pekerjaan dan belanja tetap terbuka. Sebaliknya, apabila perubahan pola kerja dimulai sejak tahap perencanaan, target serapan tinggi dapat lebih mungkin berjalan seiring dengan hasil pembangunan yang nyata.Bagi masyarakat, ukuran akhirnya bukan berapa persen APBD yang terserap. Yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut benar-benar kembali kepada warga dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang dibutuhkan, dan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
