Pria Ditemukan Meninggal di Jalan Sam Ratulangi MakassarMAKASSAR INFO -- Warga di Jalan Dr Sam Ratulangi Lorong 5, Kota Makassar, geger setelah seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya, Rabu siang (16/9/2026).Pintu kamar korban terpaksa dibobol menggunakan linggis setelah warga melihat korban tidak bergerak di atas tempat tidurnya. Saat itu, pintu kamar dalam kondisi terkunci dari dalam.Warga sempat berusaha membuka akses melalui jendela. Namun, upaya tersebut tidak berhasil hingga Ketua RW setempat meminta warga membongkar pintu kamar.“Semoga tidak terjadi sesuatu. yang tadinya kami berusaha dari Jendela (membongkar jendela, red) tapi tidak bisa,” ujar Ketua RW dalam video yang beredar.Setelah pintu berhasil dibuka, warga mendapati pria tersebut sudah tidak bergerak di atas kasurnya.“Tenami (Meninggal, red) Opa kodong,” ujar seorang perempuan dalam video tersebut.Diduga Meninggal karena SakitBerdasarkan informasi yang diperoleh dari warga, pria tersebut diduga meninggal karena sakit.Namun, penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan hanya dari kondisi korban saat ditemukan. Belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan medis maupun keterangan resmi pihak berwenang terkait penyebab kematian.Peristiwa tersebut membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi setelah mengetahui korban ditemukan tidak bergerak di dalam kamar.Hingga berita ini ditulis, identitas korban, waktu pasti kematian, serta hasil pemeriksaan terhadap jenazah belum diketahui.Keterangan lebih lanjut mengenai penyebab kematian masih menunggu pemeriksaan dan informasi dari pihak berwenang. (*)
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (14/09/2026).MAKASSAR INFO -- Bagi pengemudi ojek online, sepeda motor bukan sekadar kendaraan. Kendaraan itu menjadi sarana utama untuk menerima pesanan, mengantar penumpang, sekaligus mendapatkan penghasilan setiap hari.Karena itu, rencana penerapan kebijakan ganjil-genap dalam pembelian BBM bersubsidi dinilai perlu memperhitungkan karakteristik pekerjaan pengemudi ojol.Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengusulkan agar pengemudi ojol mendapat relaksasi atau perlakuan khusus ketika membeli BBM bersubsidi di SPBU.Usulan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin.Ojol Dianggap Memiliki Kebutuhan Mobilitas BerbedaMunafri mengatakan aktivitas pengemudi ojol berbeda dengan pengguna sepeda motor untuk keperluan pribadi.Pengemudi harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menjalankan layanan pengantaran maupun membawa penumpang. Aktivitas tersebut berlangsung setiap hari dan berkaitan langsung dengan pendapatan mereka.“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi dalam memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Munafri.Menurut dia, pembatasan berdasarkan nomor pelat kendaraan perlu mempertimbangkan kondisi pengemudi yang menggunakan sepeda motor sebagai alat mencari nafkah.Jika aturan diterapkan tanpa mekanisme pengecualian, pengemudi ojol berpotensi menghadapi keterbatasan ketika membutuhkan BBM untuk menjalankan pekerjaannya.Identitas Khusus Diusulkan untuk Mencegah Salah SasaranRelaksasi, menurut Munafri, tidak cukup hanya dengan memberikan pengecualian. Harus ada mekanisme yang memungkinkan petugas SPBU mengenali kendaraan yang memang berhak mendapat perlakuan khusus.Salah satu opsi yang diajukan adalah pemberian tanda atau identitas khusus bagi kendaraan ojol.“Jika perlu, pengemudi ojol mesti diberikan tanda khusus sehingga petugas di lapangan dapat membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi,” kata dia.Mekanisme tersebut dinilai penting agar pengecualian tidak justru membuka ruang bagi kendaraan lain untuk ikut memanfaatkan kebijakan.Munafri meminta petunjuk pelaksanaan dibuat secara jelas, termasuk mengenai cara identifikasi kendaraan dan pengemudi yang memperoleh relaksasi.“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuhnya.Antrean BBM Juga Menjadi PersoalanUsulan tersebut muncul ketika pengemudi ojol juga menghadapi persoalan lain dalam mendapatkan BBM bersubsidi, yakni antrean di sejumlah SPBU.Bagi pengemudi yang pendapatannya bergantung pada jumlah perjalanan dan pesanan, waktu yang dihabiskan untuk mengantre dapat mengurangi waktu mereka berada di jalan.Karena itu, Munafri meminta persoalan kebijakan ganjil-genap tidak dilihat secara terpisah dari ketersediaan BBM di lapangan.Ia mendorong Pertamina memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia di SPBU sehingga pengemudi ojol tidak menghadapi hambatan berlapis dalam menjalankan aktivitasnya.Usulan Masih Perlu DibahasMunafri juga mendorong koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pengelola SPBU, dan satuan tugas terkait apabila kebijakan khusus bagi ojol akan diterapkan.Koordinasi tersebut diperlukan agar petugas memiliki pedoman yang sama saat melakukan verifikasi dan pengawasan di SPBU.Untuk saat ini, relaksasi bagi pengemudi ojol masih berupa usulan dari Pemerintah Kota Makassar. Penerapannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan penyaluran BBM bersubsidi.Yang menjadi persoalan berikutnya bukan hanya apakah ojol akan mendapat pengecualian, tetapi bagaimana mekanismenya dibuat cukup jelas untuk melindungi mobilitas pengemudi tanpa mengurangi pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Kapolrestabes Makassar Keliling Pantau SPBU Pastikan Stok AmanMAKASSAR INFO -- Gangguan pengisian BBM yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai dirasakan pedagang bahan pangan di Makassar. Bukan hanya soal kendaraan yang harus mengantre, waktu pengiriman dan biaya angkut dari daerah penghasil ikut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi harga di pasar.Dampak tersebut mulai terlihat pada komoditas telur ayam ras. Di Pasar Terong, Makassar, harga satu rak telur ukuran sedang yang sebelumnya sekitar Rp48 ribu kini dijual Rp50 ribu.Pedagang telur H Dahlia mengatakan kenaikan harga tersebut berkaitan dengan naiknya harga pembelian dari distributor."Karena beberapa pekan ini pengangkutan agak melambat, karena harus antrean bahan bakar, kondisi itu mempengaruhi harga telur yang sebagian besar diangkut dari Kabupaten Sidrap," kata Dahlia di Pasar Terong, Senin.Menurut dia, pedagang akhirnya harus menyesuaikan harga jual setelah harga dari distributor meningkat.Distribusi dari Daerah Penghasil Jadi SorotanTelur yang dijual di pasar Makassar sebagian didatangkan dari daerah sentra produksi, termasuk Kabupaten Sidrap. Komoditas tersebut membutuhkan kendaraan untuk mengangkutnya dari daerah penghasil menuju pasar di Kota Makassar.Ketika kendaraan pengangkut menghadapi kendala mendapatkan BBM, waktu tempuh dan biaya operasional dapat ikut berubah.Sejumlah pedagang pasar mengkhawatirkan kondisi tersebut apabila berlangsung lebih lama. Mereka berharap persoalan ketersediaan BBM segera teratasi agar distribusi bahan pangan kembali berjalan normal.Mustari, pedagang di Pasar Pannampu, Makassar, termasuk yang berharap kelancaran pasokan BBM segera dipulihkan.Bagi pedagang, kelancaran distribusi menjadi penting karena barang yang dijual tidak seluruhnya berasal dari Makassar. Semakin panjang rantai pengangkutan, semakin besar pula kemungkinan perubahan biaya operasional ikut memengaruhi harga barang.Belum Semua Harga Sembako NaikMeski demikian, kenaikan harga tidak otomatis terjadi pada seluruh komoditas sembako.Sebagian pedagang masih dapat menjual barang berdasarkan stok yang telah tersedia. Karena itu, dampak gangguan distribusi terhadap harga saat ini belum dapat digeneralisasi untuk seluruh kebutuhan pokok.Salma dari Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) mengatakan kelancaran pasokan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjaga kestabilan harga pangan.Menurut dia, tekanan harga akan lebih terasa apabila pasokan dari daerah penghasil terganggu dalam waktu yang lebih panjang dan biaya distribusi meningkat.Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena Makassar merupakan salah satu pusat perdagangan dan distribusi bahan pangan di Sulawesi Selatan.Gangguan transportasi tidak serta-merta membuat pasokan berhenti. Namun, jika kendaraan pengangkut mengalami kendala berulang dan ongkos operasional meningkat, biaya tersebut berpotensi diteruskan ke harga di tingkat konsumen.Pernyataan Pemerintah Jadi PembandingSebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan persoalan kelangkaan BBM tidak berdampak signifikan terhadap distribusi bahan pangan di Sulawesi Selatan.Menurut Amran, komoditas pertanian berada di lokasi yang relatif strategis sehingga distribusinya tidak terlalu terpengaruh.Pernyataan tersebut menjadi pembanding dengan keluhan pedagang di tingkat pasar. Saat ini, dampak yang terlihat belum menunjukkan kenaikan serentak pada seluruh komoditas.Namun, pengalaman pedagang telur di Makassar memperlihatkan bahwa gangguan pada transportasi dapat mulai terasa pada komoditas tertentu ketika biaya dari distributor ikut berubah.Karena itu, kondisi tersebut masih perlu dipantau, terutama jika persoalan BBM tidak segera sepenuhnya normal.Harga Pangan Bergantung pada Kelancaran DistribusiPemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memantau bukan hanya harga di pasar, tetapi juga pergerakan pasokan dari daerah produksi menuju Makassar.Pemantauan tersebut penting untuk mengetahui apakah kenaikan harga terjadi karena pasokan berkurang, biaya angkut meningkat, harga dari distributor berubah, atau kombinasi beberapa faktor.Bagi masyarakat, dampaknya mungkin terlihat sederhana di lapak pedagang: harga satu rak telur naik Rp2.000.Namun, jika gangguan distribusi berlangsung lebih lama dan menyentuh lebih banyak komoditas, tekanannya dapat meluas ke kebutuhan rumah tangga lainnya.Karena itu, penyelesaian persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya antrean di SPBU. Kelancaran pasokan bagi kendaraan angkutan juga menjadi bagian penting agar bahan pangan dari sentra produksi tetap bergerak menuju pasar tanpa tambahan biaya yang terlalu besar.
Petugas BPBD Makassar saat membagikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan ekstrem saat muslim kemarau berkepanjangan melanda di Makassar, Kamis (10/9/2026).MAKASSAR INFO -- Kekeringan di Makassar membuat kebutuhan air bersih warga terus berubah dari waktu ke waktu. Pemerintah Kota Makassar pun memperluas distribusi air dengan menyesuaikan titik-titik yang membutuhkan bantuan.Hingga Selasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah menyalurkan 3.043.800 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air.Distribusi tersebut telah menjangkau 310 titik. Untuk menjalankan operasi itu, BPBD mengerahkan 25 kendaraan operasional dengan total 705 ritase perjalanan distribusi.Kepala Pelaksana BPBD Makassar Fadli Tahar mengatakan penanganan kekeringan tidak dapat hanya mengacu pada pemetaan kebutuhan pada awal kejadian."Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan data awal. Ketika kebutuhan di lapangan bertambah, maka respons pemerintah juga harus ikut bergerak," kata Fadli di Makassar, Selasa.Distribusi Mengikuti Kebutuhan WargaMenurut Fadli, jumlah titik distribusi menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan air bersih dapat berkembang selama kondisi kekeringan berlangsung.Karena itu, BPBD terus menerima informasi dari lapangan dan menyesuaikan distribusi berdasarkan kebutuhan masyarakat."Operasi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan di lokasi yang telah teridentifikasi sejak awal, tetapi terus diperluas mengikuti hasil pemantauan dan laporan kebutuhan masyarakat," ujarnya.Pendekatan tersebut membuat distribusi tidak bersifat tetap. Lokasi yang membutuhkan air dapat bertambah atau berubah sesuai kondisi sumber air dan kebutuhan warga.Air untuk Kebutuhan Sehari-hariDistribusi air bersih dalam situasi tanggap darurat tidak hanya berkaitan dengan pengiriman air ke permukiman terdampak.Air yang diterima warga digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga aktivitas sehari-hari."Setiap liter air yang kita distribusikan memiliki arti bagi masyarakat. Ada kebutuhan rumah tangga, anak-anak, lansia dan aktivitas sehari-hari yang harus tetap berjalan," kata Fadli.Karena itu, pengelolaan distribusi menjadi bagian penting dalam operasi penanganan kekeringan.BPBD mengatur pergerakan kendaraan agar armada yang tersedia dapat melayani sebanyak mungkin wilayah. Pengaturan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan titik kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki.Tantangan Ada pada JangkauanDengan 25 kendaraan yang telah melakukan 705 perjalanan, distribusi air bersih berlangsung sebagai operasi yang harus terus disesuaikan dengan kondisi lapangan.Bertambahnya titik layanan berarti pemerintah harus mengatur kembali rute, armada, dan prioritas distribusi agar bantuan tidak hanya terkonsentrasi di lokasi tertentu.Fadli menegaskan bahwa respons terhadap kekeringan harus mengikuti kondisi aktual masyarakat.Artinya, distribusi air bukan pekerjaan yang selesai ketika satu wilayah telah menerima bantuan. Selama kebutuhan masih muncul di wilayah lain, BPBD harus kembali menggeser sumber daya yang tersedia.Sejauh ini, lebih dari tiga juta liter air telah disalurkan ke ratusan titik di Makassar. Namun, ukuran keberhasilan penanganan kekeringan bukan semata jumlah air yang sudah dikirim, melainkan seberapa cepat distribusi dapat mengikuti kebutuhan warga selama sumber air belum kembali mencukupi.
Gas Melon Mulai Langka di Makassar, Appi Desak Pertamina Investigasi Total PangkalanMAKASSAR INFO -- Keluhan warga soal sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram bersubsidi membuat Pemerintah Kota Makassar meminta Pertamina tidak hanya menambah pasokan, tetapi juga memeriksa jalur distribusinya.Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena mendapat subsidi, distribusinya harus dipastikan sampai kepada warga yang memang berhak."Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Jadi, kita berharap pihak Pertamina memastikan ketersediaan," ujar Munafri di Makassar, Senin.Menurutnya, persoalan LPG bersubsidi tidak akan selesai hanya dengan menambah kuota. Jalur distribusi hingga pangkalan resmi juga perlu diawasi agar pasokan yang tersedia tidak mengalami persoalan ketika sampai ke konsumen.Pertamina Diminta Periksa PangkalanMunafri secara khusus meminta Pertamina melakukan investigasi terhadap pangkalan-pangkalan resmi yang menyalurkan LPG 3 kg.Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan LPG bersubsidi diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi dan dijual sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET)."Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah ada aturan yang diatur, digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak," ujarnya.Munafri menilai pengawasan di tingkat pangkalan menjadi bagian penting karena LPG 3 kg mengandung unsur subsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu."Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka," katanya.Dengan demikian, pemerintah kota ingin persoalan LPG dilihat dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan pasokan sampai LPG diterima konsumen.Dibahas Bersama Pemprov dan PertaminaPersoalan LPG 3 kg juga telah dibicarakan Munafri bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan Pertamina dalam pembahasan mengenai kebutuhan energi masyarakat.Pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut LPG, tetapi juga persoalan antrean dan ketersediaan BBM yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah.Munafri mengatakan penanganan kebutuhan energi membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak yang bertanggung jawab atas distribusi.Bagi masyarakat, penambahan pasokan menjadi penting. Namun, ketersediaan di tingkat distribusi juga harus diikuti pengawasan agar LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak.Pemkot Makassar pun akan terus mendorong pemenuhan kebutuhan energi dasar masyarakat, sembari meminta tata kelola distribusi diperbaiki dari pasokan hingga penjualan di pangkalan.
Kapolrestabes Makassar Keliling Pantau SPBU Pastikan Stok AmanMAKASSAR INFO -- Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana turun langsung memantau kondisi sejumlah SPBU di Kota Makassar pada Sabtu (12/9/2026) malam. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas pengisian BBM berlangsung aman dan kondusif di tengah meningkatnya antrean kendaraan.Sedikitnya tiga SPBU menjadi lokasi pemantauan Kapolrestabes Makassar, yakni SPBU Pertamina di Jalan A.P. Pettarani, Kecamatan Rappocini, SPBU Pertamina Panaikang di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, serta SPBU Pertamina Cokro Pintu 2 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea.Di setiap lokasi, Arya melihat langsung aktivitas pengisian BBM dan kondisi antrean kendaraan. Ia juga menyapa para pengemudi yang sedang menunggu giliran mengisi bahan bakar.Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan situasi di SPBU tetap aman, tertib, dan lancar.Kapolrestabes Imbau Warga Tak Panic BuyingDalam kesempatan tersebut, Arya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.“Stok BBM masih memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu panik atau membeli BBM secara berlebihan,” imbaunya.Ia meminta masyarakat melakukan pengisian BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Warga juga diingatkan tidak menggunakan jeriken untuk membeli BBM.“Belilah BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan. Jangan membeli BBM menggunakan jerigen,” ujannya.Polri Pastikan SPBU Tetap KondusifPemantauan langsung tersebut menjadi bagian dari kehadiran Polri untuk menjaga aktivitas masyarakat di SPBU tetap berjalan aman dan tertib.Kehadiran personel kepolisian juga diharapkan dapat mengantisipasi potensi gangguan selama masyarakat mengantre dan melakukan pengisian BBM.Dalam kegiatan tersebut, Kapolrestabes Makassar didampingi Kapolsek Tamalanrea Kompol Mustari Alam, S.Sos., Kasi Propam Polrestabes Makassar AKP Setya Budi, personel Pamka gabungan serta personel jajaran Polrestabes Makassar.
Antrean BBM Makassar MeluasMAKASSAR INFO -- Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai berkurang pada Minggu. (13/09/2026).Perubahan tersebut terjadi setelah berbagai langkah dilakukan untuk mengatur pelayanan dan memperkuat pasokan BBM kepada masyarakat.Pertamina Patra Niaga menyebut kondisi itu sebagai perkembangan positif dari upaya yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar.VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan kolaborasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan BBM."Kami terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pasokan dan pelayanan, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat," ujarnya.Kendaraan Diatur Berdasarkan Nomor PolisiSalah satu langkah yang diterapkan adalah sistem ganjil-genap bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU.Melalui pengaturan berdasarkan nomor polisi, kendaraan yang datang tidak seluruhnya masuk dalam antrean pada waktu yang sama. Skema ini diharapkan membantu mengendalikan jumlah kendaraan sekaligus membuat proses pelayanan lebih tertib.Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Pertamina dengan pemerintah daerah dalam merespons antrean yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU Makassar.Pertamina Perkuat Pasokan dan PelayananSelain pengaturan kendaraan, Pertamina Patra Niaga menyatakan terus melakukan optimalisasi pasokan dan pelayanan di lapangan.Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pelayanan dengan kondisi permintaan BBM sekaligus menjaga agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan bakar.Mulai melandainya antrean menjadi sinyal awal bahwa berbagai langkah yang dilakukan mulai memberikan dampak. Namun, kondisi tersebut masih perlu dipantau untuk memastikan perbaikan dapat bertahan dan antrean tidak kembali memanjang.Bagi pengendara, perubahan paling terasa tentu ketika waktu tunggu di SPBU semakin pendek. Karena itu, konsistensi pasokan dan efektivitas pengaturan kendaraan akan menjadi penentu apakah kondisi yang mulai membaik ini dapat berlanjut.
Antrean BBM Makassar MeluasMAKASSAR INFO -- Warga Makassar kini harus mengubah kebiasaan hanya untuk mendapatkan BBM. Sebagian memilih datang ke SPBU sejak subuh karena antrean kendaraan sudah terbentuk ketika aktivitas kota belum sepenuhnya dimulai.Pantauan Ahad pagi menunjukkan sepeda motor, mobil, bus hingga truk mengular di sejumlah SPBU sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.Di SPBU Sudiang, antrean bahkan sudah terlihat ketika langit masih gelap. Saat imam Masjid Nurul Amin mengakhiri salat subuh, kendaraan telah memenuhi area SPBU untuk mendapatkan BBM.Kondisi serupa terlihat di SPBU depan Mapolda Sulsel, SPBU Daya, SPBU di sebelah Kodam XIV/Hasanuddin, serta SPBU di Jalan Urip Sumoharjo dan Gunung Bawakaraeng.Bagi warga yang membutuhkan BBM untuk bekerja dan beraktivitas, datang lebih pagi menjadi pilihan yang sulit dihindari."Mau beli bensin di mana lagi kalau tidak antri di SPBU," kata seorang warga.Antrean Meluas hingga Mengganggu AktivitasWaktu yang dihabiskan warga untuk mendapatkan BBM bukan satu-satunya dampak. Barisan kendaraan di sekitar SPBU juga memengaruhi kelancaran lalu lintas.Persoalan tersebut bahkan telah berimbas pada kegiatan pendidikan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya memberlakukan pembelajaran daring sebagai salah satu upaya mengurangi mobilitas warga ketika antrean BBM masih terjadi.Di tengah situasi itu, gesekan antarpengantre juga sempat terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa antrean panjang bukan lagi sekadar persoalan waktu tunggu di SPBU, tetapi mulai bersentuhan dengan aktivitas masyarakat lainnya.Warga berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga kebutuhan BBM tidak lagi mengharuskan mereka datang ke SPBU sejak dini hari.BPH Migas Turun ke MakassarPemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut turun ke Makassar untuk memperoleh informasi mengenai kondisi antrean sekaligus mencari solusi atas persoalan BBM di Sulawesi Selatan.Kehadiran BPH Migas berlangsung ketika pemerintah dan pihak terkait sebelumnya menyampaikan bahwa stok BBM masih dalam kondisi aman.Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun berulang. Pengendara diminta tidak buru-buru mengisi BBM apabila indikator bahan bakar kendaraan masih menunjukkan sekitar tiga hingga empat batang.Namun, panjangnya antrean membuat sebagian warga tetap mencari pilihan lain agar aktivitas mereka tidak terhenti.BBM Eceran Jadi Pilihan, Harga NaikKetika mendapatkan BBM di SPBU membutuhkan waktu berjam-jam, sebagian warga memilih membeli dari pengecer.Pilihan tersebut memang lebih cepat, tetapi harganya jauh lebih tinggi. BBM eceran dilaporkan dijual hingga Rp25 ribu per liter.Kondisi itu menempatkan warga pada pilihan yang sama-sama tidak ideal. Mengantre di SPBU berarti kehilangan waktu, sedangkan membeli secara eceran berarti harus mengeluarkan biaya lebih besar.Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan mengapa persoalan antrean BBM menjadi perhatian masyarakat. Bagi warga, ukuran kondisi normal bukan hanya soal pernyataan bahwa stok tersedia, tetapi apakah BBM dapat diperoleh tanpa harus datang sebelum matahari terbit atau membayar jauh lebih mahal di luar SPBU.Kini, kehadiran BPH Migas dan langkah pemerintah daerah menjadi penting untuk melihat di mana persoalan sebenarnya terjadi dan seberapa cepat antrean dapat kembali normal.
