Setelah 10 Tahun Menunggu, Makassar Lantik 369 Kepala Sekolah dan Pasang Target Bersih untuk SPMB 2026
 |
| Lantik 369 Kepsek, Wali Kota Makassar Tekankan Pendidikan Harus Bersih dari Praktik Titip-Menitip |
MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar resmi mengukuhkan dan melantik 369 kepala sekolah tingkat SD dan SMP setelah penantian selama satu dekade. Di balik pelantikan massal tersebut, Wali Kota Munafri Arifuddin memberi pesan tegas: tidak boleh ada lagi praktik titip-menitip, manipulasi data, maupun kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas sekolah. Kepemimpinan di tingkat sekolah juga menjadi faktor penting yang menentukan arah dan mutu pendidikan sebuah daerah.
Karena itu, pelantikan ratusan kepala sekolah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar pada Selasa (23/6/2026) bukan sekadar agenda administratif. Momentum tersebut menandai berakhirnya penantian panjang selama sepuluh tahun dalam penetapan kepala sekolah secara komprehensif dan definitif.
Sebanyak 369 kepala sekolah tingkat SD dan SMP resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi.
Di tengah suasana pelantikan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada jabatan baru para kepala sekolah. Fokus utama justru diarahkan pada tantangan yang langsung menanti di depan mata: memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berlangsung jujur dan transparan.
SPMB Jadi Ujian Pertama Para Kepala Sekolah
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelayanan publik harus dijawab dengan integritas yang kuat di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan tanpa intervensi maupun praktik yang merugikan peserta didik.
"Tidak boleh ada budaya titip-menitip, praktik transaksional, atau bentuk kecurangan apa pun yang mencederai hak anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan secara adil," tegas Munafri.
Pesan tersebut menjadi perhatian penting mengingat proses penerimaan siswa baru kerap menjadi salah satu tahapan yang paling sensitif dalam dunia pendidikan.
Penantian Satu Dekade Akhirnya Berakhir
Munafri mengungkapkan bahwa proses pengukuhan kepala sekolah secara massal baru kembali terlaksana setelah melalui berbagai dinamika regulasi dan persoalan administrasi selama sepuluh tahun terakhir.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin sekadar mengisi posisi kosong, tetapi memastikan setiap kepala sekolah yang dilantik benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
Karena itu, proses seleksi dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari uji kompetensi, wawancara, hingga penelusuran rekam jejak.
Hasilnya, sebanyak 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP dinyatakan memenuhi syarat dan resmi menerima amanah baru.
Data Guru Jadi Perhatian Serius
Selain pengawasan SPMB, Munafri juga menyoroti persoalan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik, yakni akurasi data pegawai dan data guru.
Menurutnya, berbagai hambatan dalam proses pengukuhan kepala sekolah selama ini salah satunya dipengaruhi oleh persoalan data yang belum sepenuhnya sinkron dan valid.
Di era digital, kata dia, kualitas data menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Data yang tidak akurat dapat berdampak pada karier guru, distribusi tenaga pendidik, hingga perencanaan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Karena itu, ia meminta para kepala sekolah menjadikan pembenahan data sebagai pekerjaan prioritas setelah kembali ke sekolah masing-masing.
Sekolah Harus Jadi Ruang Aman bagi Anak
Dalam arahannya, Munafri juga menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.
Ia meminta seluruh kepala sekolah tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memastikan tidak ada lagi anak-anak Makassar yang kehilangan akses terhadap pendidikan.
Menurutnya, sekolah merupakan tempat pembentukan karakter sekaligus fondasi masa depan generasi muda.
Karena itu, kualitas kepemimpinan kepala sekolah akan sangat menentukan budaya yang tumbuh di lingkungan pendidikan.
Kepala Sekolah Bukan Sekadar Jabatan
Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan bahwa kepala sekolah bukan hanya administrator pendidikan.
Mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman.
Aliyah berharap para kepala sekolah mampu menghadirkan inovasi, memperkuat budaya belajar yang sehat, serta menjadi teladan bagi guru, siswa, dan orang tua.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan di setiap sekolah.
Fondasi Baru Pendidikan Makassar
Pelantikan ratusan kepala sekolah ini menjadi salah satu langkah besar dalam penataan sistem pendidikan Kota Makassar.
Namun pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah prosesi pelantikan berakhir.
Mulai dari pengawasan SPMB, pembenahan data pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, hingga penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif akan menjadi ukuran keberhasilan para kepala sekolah yang baru dilantik.
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pendidikan, publik kini menunggu bagaimana para pemimpin sekolah tersebut menerjemahkan amanah yang diterima menjadi perubahan nyata bagi ribuan siswa di Kota Makassar. (*)