Bayar Retribusi Sampah Makassar Kini Didorong Lewat Lontara Plus, Ini Caranya

ILUSTRASI. Sampah

Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly meminta seluruh camat dan lurah meningkatkan pengawasan kebersihan, terutama di jalan-jalan utama yang menjadi wajah Kota Makassar. Ia juga meminta perangkat daerah segera menyosialisasikan dan mempraktikkan pembayaran retribusi sampah melalui Lontara Plus.

"Saya meminta perangkat daerah mempercepat penerapan digitalisasi pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus. Sentuhan teknologi itu penting. Kita sudah punya fitur Lontara Plus. Tolong disosialisasikan dan dites. Setiap lurah harus mencoba bagaimana cara membayar melalui Lontara Plus," ujarnya.

Lontara Plus Didorong Jadi Kanal Pembayaran Retribusi Sampah

Zulkifly meminta kecamatan dan kelurahan tidak hanya menyosialisasikan sistem pembayaran digital, tetapi juga memberikan contoh langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, penggunaan sistem digital dapat mengurangi potensi persoalan dalam pembayaran retribusi yang selama ini dilakukan melalui kolektor. Setiap kecamatan pun diminta memiliki target serta perwakilan warga yang melakukan transaksi secara digital.

“Lebih baik masyarakat membayar langsung melalui sistem digital daripada melalui kolektor yang kemudian menimbulkan persoalan. Kita harus hati-hati karena ada laporan masyarakat sudah menyerahkan uang, tetapi ternyata tidak masuk ke bank,” ujarnya.

Digitalisasi diharapkan membuat proses pembayaran lebih mudah ditelusuri karena transaksi tercatat dalam sistem. Masyarakat juga dapat memiliki bukti pembayaran yang lebih jelas dibandingkan transaksi tunai yang tidak tercatat secara optimal.

Data Retribusi Sampah Akan Diperbaiki

Selain sistem pembayaran, Pemkot Makassar juga menyoroti akurasi basis data retribusi sampah.

Zulkifly meminta pendataan menggunakan unit bangunan atau rumah sebagai basis utama. Data tersebut kemudian perlu dikelompokkan berdasarkan fungsi bangunan dan kemampuan membayar.

"Databasenya harus disempurnakan. Unit pendataannya adalah rumah. Kita harus tahu berapa jumlah bangunan atau rumah di setiap kelurahan. Dari situ kita bisa melihat mana rumah tangga, mana usaha, mana yang besar dan mana yang kecil,” katanya.

Pendataan yang lebih rinci dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui jumlah objek retribusi secara lebih akurat. Dengan begitu, penetapan kewajiban pembayaran maupun pemberian keringanan dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Restoran, Kafe dan Hotel Jadi Prioritas Pendataan

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, Zulkifly meminta objek dari sektor usaha menjadi salah satu prioritas.

Restoran, kafe, hotel, dan usaha lainnya yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pendataan. Terlebih, sektor usaha memiliki karakteristik produksi sampah yang berbeda dengan rumah tangga.

Pendataan juga perlu memperhatikan riwayat pembayaran sehingga pemerintah dapat mengetahui objek retribusi yang telah memenuhi kewajiban maupun yang masih memiliki persoalan pembayaran.

Retribusi Sampah Berbeda dengan Pajak

Zulkifly mengingatkan masyarakat bahwa retribusi sampah berbeda dengan pajak. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Karena itu, kewajiban membayar retribusi harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan pengangkutan sampah.

“Ini retribusi jasa umum. Ketika pemerintah memberikan pelayanan, masyarakat membayar. Kalau masyarakat membayar tetapi sampahnya tidak diangkut, pemerintah yang salah. Sebaliknya, kalau tidak membayar, jangan sampai tetap mendapatkan pelayanan tanpa ada pengawasan,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi retribusi sampah tidak hanya berkaitan dengan cara masyarakat melakukan pembayaran. Pemkot Makassar juga dituntut memastikan pelayanan pengangkutan sampah berjalan sesuai dengan kewajiban yang dibayarkan masyarakat.

Dengan digitalisasi melalui Lontara Plus, Pemkot Makassar berharap pembayaran retribusi semakin mudah, data objek retribusi lebih akurat, dan pengelolaan penerimaan dapat dilakukan secara lebih transparan. Di sisi lain, peningkatan pengawasan kebersihan tetap menjadi bagian penting agar pembayaran retribusi diikuti pelayanan yang nyata kepada warga.