Pendataan Perlinsos Digital Makassar Capai 50.088 KK, Pemkot Targetkan 70 Persen

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial terus mempercepat pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan tepat sasaran, terutama untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan progres pendataan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan data per 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 kepala keluarga (KK) telah berhasil didata. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 11,41 persen dari total sasaran pendataan.

“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).

Makassar Targetkan Pendataan 70 Persen

Makassar merupakan salah satu dari 48 daerah yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi perlindungan sosial secara nasional.

Dalam tahap uji coba tersebut, pemerintah pusat menetapkan target pendataan sekitar 40-60 persen. Namun, Pemkot Makassar memasang target lebih tinggi.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta capaian pendataan di Makassar dapat mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.

“Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen,” kata Andi Bukti.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi sasaran pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar.

Dengan jumlah tersebut, capaian 50.088 KK saat ini masih perlu dikejar secara signifikan agar target 70 persen dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Libatkan 5.000 Agen Perlinsos

Untuk mempercepat pendataan, Dinas Sosial Makassar mengerahkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap sebelumnya. Pengerahan dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian wilayah kecamatan dan sesi pendataan.

“Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas,” jelasnya.

Sistem pendataan lapangan dibagi menjadi beberapa sesi. Setiap sesi berlangsung selama tiga hari kerja.

Tahap pertama mencakup Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.

Tahap berikutnya menyasar Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang.

Sementara kecamatan lainnya, termasuk Biringkanaya, Tallo, Makassar, dan Ujung Tanah, akan mendapat giliran pada sesi berikutnya.

Pendataan Dilakukan Bergilir Tiap Tiga Hari

Andi Bukti menjelaskan pola tersebut dibuat agar agen dari berbagai SKPD dapat bekerja secara bergantian.

Satu sesi berlangsung selama tiga hari, misalnya Senin hingga Rabu. Setelah itu, sesi berikutnya dilanjutkan pada Kamis hingga Sabtu dengan personel yang berbeda.

Menurutnya, pola tersebut diharapkan mampu mempercepat cakupan pendataan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas utama para ASN yang dilibatkan.

Meski demikian, Dinas Sosial masih menghadapi kendala terkait komitmen dan ketersediaan agen dari sejumlah SKPD.

“Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan,” tambahnya.

RT/RW Akan Dilibatkan

Pemkot Makassar juga menyiapkan strategi untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses pendataan.

Setelah pengerahan agen dari SKPD selesai, RT dan RW akan dilibatkan untuk menyisir warga yang belum masuk dalam basis data.

“Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen,” ujar Andi Bukti.

Keterlibatan RT dan RW dinilai dapat membantu proses verifikasi hingga tingkat lingkungan karena mereka lebih dekat dengan kondisi warga di wilayah masing-masing.

Selain menemukan warga yang belum terdata, proses tersebut juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Data Perlinsos Diharapkan Lebih Tepat Sasaran

Andi Bukti menegaskan percepatan pendataan tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar persentase capaian.

Hal yang lebih penting adalah memastikan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” tuturnya.

Perlinsos Digital juga menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran serta menyampaikan pengaduan terkait data secara lebih terintegrasi.

Digitalisasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperbarui data penerima bantuan sosial, mengurangi potensi salah sasaran, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan kondisi.

Dengan capaian 50.088 KK per 11 Agustus 2026, Dinas Sosial Makassar optimistis pendataan masih dapat dipercepat hingga akhir Agustus.

Pemkot Makassar akan mengoptimalkan pengerahan agen, memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW untuk menjangkau warga yang belum terdata.

“Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen,” pungkas Andi Bukti.