Perubahan APBD Makassar 2026, Munafri Tekankan Efisiensi Anggaran
"Pemkot Makassar membahas perubahan APBD 2026 dengan fokus pada efisiensi anggaran, penguatan pendapatan, pelayanan publik, dan manfaat bagi masyarakat"
 |
| Wali Kota Makassar Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi DPRD soal Perubahan APBD 2026 |
MAKASSAR INFO -- Pemerintah Kota Makassar memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan hal tersebut saat memberikan jawaban dan tanggapan Pemkot Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).
Munafri mengapresiasi pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurut dia, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemkot Makassar.
“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri.
Ia menjelaskan, perubahan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian dilakukan agar program pemerintah tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan.
Pemkot Makassar dorong penguatan pendapatan daerah
Dari sisi pendapatan, Pemkot Makassar akan terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara pada sisi belanja, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya.
Menurut Munafri, perubahan APBD tidak dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari penajaman program, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan dan dampak kegiatan.
Efisiensi belanja tanpa mengurangi pelayanan
Munafri juga menekankan bahwa efisiensi belanja harus dilakukan secara terukur. Pengendalian anggaran, kata dia, diarahkan pada belanja umum, penajaman kegiatan, serta pemilihan program yang memiliki kesiapan dan dampak langsung.
“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” jelasnya.
Ia meminta pelaksanaan program dan anggaran dikawal bersama agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun. Pemkot Makassar juga akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
Bagi Munafri, pembahasan perubahan APBD merupakan proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar kebijakan anggaran yang disepakati dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga program pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.
Aliyah tekankan transparansi pembahasan APBD
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham turut menekankan pentingnya pembahasan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Aliyah, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian penting untuk memastikan program dan kegiatan Pemkot Makassar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” tambahnya.
Ia juga menegaskan proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Pembahasan perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi bagian dari proses bersama Pemkot Makassar dan DPRD Kota Makassar sebelum anggaran tersebut dirampungkan. (*)