Sosial Media
0
News
    Home Pemkot Makassar

    Lontara+ Makassar Kini Punya 3 Layanan Baru, dari Dukcapil hingga Makassar Move

    2 min read

    Lontara+ Makassar Kini Punya 3 Layanan Baru, dari Dukcapil hingga Makassar Move

    MAKASSAR – Urusan administrasi kependudukan, pembayaran PBB, hingga akses layanan Makassar Move kini mulai diarahkan ke satu pintu digital. Pemerintah Kota Makassar menambahkan tiga layanan baru ke dalam Super Apps Lontara+.

    Bagi warga, perubahan ini bukan sekadar bertambahnya menu dalam sebuah aplikasi. Jika berjalan sesuai tujuan, sejumlah keperluan yang sebelumnya mengharuskan warga mendatangi lokasi pelayanan dapat dilakukan melalui perangkat digital.

    Tiga layanan tersebut adalah integrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Makassar Move.

    Ketiganya resmi diperkenalkan setelah upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

    Apa saja yang bisa dilakukan lewat Lontara+?

    Layanan Dukcapil menjadi salah satu tambahan yang paling langsung berkaitan dengan kebutuhan administrasi warga.

    Melalui Lontara+, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan administrasi kependudukan secara digital selama 24 jam. Layanan yang tersedia antara lain pencetakan Kartu Keluarga (KK), penerbitan akta kelahiran, akta kematian baru, hingga pengesahan anak.

    Dengan pola layanan seperti ini, warga tidak selalu harus datang ke kantor untuk mengurus kebutuhan administrasi tertentu.

    Pemkot Makassar berharap sistem tersebut dapat membantu mengurangi antrean sekaligus membuat proses pelayanan lebih transparan. Akses mandiri secara digital juga dinilai dapat mempersempit ruang bagi praktik percaloan dan pungutan liar.

    Bayar PBB dari Lontara+

    Lontara+ juga kini terhubung dengan layanan pajak daerah milik Bapenda Makassar.

    Warga dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital melalui aplikasi. Kehadiran layanan ini membuat pembayaran pajak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada layanan tatap muka.

    Selain aspek kemudahan, Pemkot Makassar berharap digitalisasi pembayaran dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan membuat proses transaksi lebih transparan.

    Ada insentif lain yang bisa menarik perhatian wajib pajak. Pembayaran PBB melalui Lontara+ memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti Tax Reward Bapenda, program penghargaan tahunan bagi wajib pajak.

    Makassar Move ikut masuk dalam ekosistem

    Layanan ketiga yang ditambahkan adalah Makassar Move.

    Integrasi ini memperluas fungsi Lontara+ dari sekadar aplikasi layanan tertentu menjadi platform yang menghimpun lebih banyak kebutuhan masyarakat terhadap layanan Pemkot Makassar.

    Arah pengembangannya cukup jelas: pemerintah ingin berbagai layanan yang sebelumnya berjalan terpisah semakin mudah dijangkau melalui satu ekosistem digital.

    Namun, keberhasilan konsep tersebut pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya layanan yang tersedia di aplikasi.

    Tantangannya bukan lagi sekadar membuat aplikasi

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan harus menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung masyarakat.

    Menurut Munafri, kemudahan layanan publik merupakan hak warga, bukan sekadar fasilitas tambahan yang diberikan pemerintah.

    “Ini bukan hadiah untuk warga Makassar. Ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan adil,” kata Munafri.

    Pernyataan itu menempatkan Lontara+ pada tantangan yang lebih besar. Aplikasi pemerintah akan benar-benar berguna jika mampu memangkas proses yang tidak perlu, mudah digunakan, dan tetap dapat diakses oleh warga yang belum terbiasa dengan layanan digital.

    Munafri juga mengaitkan peluncuran layanan baru tersebut dengan momentum kemerdekaan. Baginya, kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui seremoni, tetapi juga perlu diterjemahkan dalam bentuk pelayanan pemerintah yang lebih mudah dan adil.

    Dengan bertambahnya tiga layanan tersebut, perhatian berikutnya akan tertuju pada pengalaman warga saat menggunakannya. Sebab, ukuran keberhasilan Lontara+ pada akhirnya bukan seberapa banyak fitur yang tersedia, melainkan seberapa jauh teknologi itu benar-benar mengurangi jarak antara masyarakat dan pelayanan pemerintah. (*)

    Additional JS